free website hit counter

Kasus Korupsi di Inhu, Keluarga Surya Darmadi Pemilik PT Duta Palma Diperiksa Kejagung

Potret24.com – Tersangkut kasus dugaan korupsi PT Duta Palma, disaat ini Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) ini mulai memeriksa 6 orang saksi. Termasuk itu anggota keluarga dari Surya Darmadi.

“Terkait dugaan korupsi pengelolaan lahan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Kamis (4/8/2022). Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan JAM Pidsus kini memeriksa 6 orang saksi. Termasuk itu anggota keluarga pemilik, yaitu Surya Darmadi,” kata Dr Ketut Sumedana,

Sebut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, ini mengatakan, pemeriksaan saksi untuk tersangka mantan Bupati Inhu, Raja Thamsir Rachman dan Surya Darmadi. Dikatakanya, Surya Darmadi diketahui masih jadi buronan Kejagung. Pengusaha pindah kewarganegaraan ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia mengatakan, pemeriksaan dilakukan terhadap adik Surya Darmadi berinisial SW. “Karena SW selaku adik tersangka SD dan direktur di beberapa anak usaha milik tersangka SW,” katanya dikutip dari Cakaplah. Jaksa penyidik, katanya, juga memeriksa anak Surya Darmadi inisial AD, yang menjabat sebagai direktur di beberapa anak usaha milik tersangka.

Saksi lain adalah AF selaku Pengurus (logistik) PT DPN di Riau. AF merupakan keponakan Surya Darmadi. Kemudian saksi JRB selaku Staf Bagian Divisi Marketing & Trading PT Darmex Agro Group, saksi KG selaku Manager PT Darmex Plantation, dan saksi DFS selaku Legal Humas Perkebunan di Inhu.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian, melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Inhu. Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M,” pungkas Ketut Sumedana.

Diketahui, Raja Thamsir Rachman ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-25/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 jo. TAP-39/F.2/Fd.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022.

Sementara Surya Darmadi jadi tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-44/F.2/Fd.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-40/F.2/Fd.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022.

Selain tersangka dugaan korupsi, Kejagung juga menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Saat ini, bos besar PT Duta Palma Group ini jadi Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sebelumnya, Ketut Sumedana menjelaskan tindak pidana korupsi berawal pada 2003 silam. Ketika itu Surya Darmadi selaku Pemilik PT Duta Palma Group (di antaranya PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu dan PT Kencana Amal Tani) melakukan kesepakatan dengan Raja Thamsir Rachman selaku Bupati Inhu (periode 1999-2008).

Kesepakatan itu untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit maupun persyaratan penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaan Surya Darmadi di Kabupaten Inhu di lahan yang berada dalam kawasan hutan, baik HPK (Hutan Produksi yang dapat dikonversi), HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan HPL (Hutan Penggunaan Lainnya).

“Dengan cara membuat kelengkapan perizinan terkait Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan secara melawan hukum dan tanpa didahului dengan adanya Izin Prinsip, AMDAL dengan tujuan untuk memperoleh Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan HGU,” beber Ketut Sumedana.

Selain itu, PT Duta Palma Group sampai dengan saat ini tidak memiliki izin pelepasan Kawasan Hutan dan HGU serta PT Duta Palma Group tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan Pola Kemitraan sebesar 20 persen dari total luas areal kebun yang dikelola sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007.

Kegiatan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group tersebut mengakibatkan kerugian perekonomian negara yakni hilangnya hak-hak masyarakat Kabupaten Inhu yang sebelumnya telah memperoleh manfaat dari hasil hutan untuk meningkatkan perekonomiannya serta rusaknya ekosistem hutan.

“Adapun estimasi kerugian keuangan negara dan perekonomian negara berdasarkan hasil perhitungan ahli sebesar Rp 78.000.000.000.000,” ungkap Ketut Sumedana.

Pada kasus korupsi, Raja Thamsir Rachman dan Surya Darmadi dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3, Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Surya Darmadi juga dijerat dengan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, atau Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Saat ini, Raja Thamsir Rachman saat ini tengah menjalani vonis pidana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kasbon APBD Indragiri Hulu Tahun 2005-2008. Untuk Surya Darmadi, Kejagung dan KPK berkoordinasi melakukan pencarian.

Print Friendly, PDF & Email
%d blogger menyukai ini:
Enable Notifications    OK No thanks