Potret24.com – Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau Karmila Sari mengaku sering menerima keluhan masyarakat terkait peredaran pupuk oplosan untuk kelapa sawit. Untuk itu, dia mendorong kerja sama pemerintah dengan pihak Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian.

“Kita kekurangan orang untuk PPL ini karena selama ini merangkap di persawahan, perkebunan, dan peternakan. Jadi tumpang tindih ini,” kata Karmila, Senin (4/4/2022) seperti dikutip dari laman, halloriau.

Selama ini, kata dia, jumlah PPL terbilang minim, sedangkan wilayah pertanian yang cukup luas menyebabkan kerja yang tak efektif.

“Nah, ini menyebabkan turunnya pengawasan terkait pupuk yang akan digunakan petani. Sebenarnya PPL Ini bisa diajarkan juga soal pupuk-pupuk yang organik ragamnya apa saja. Bisa acak sampel lah kalau misalnya dari UD yang ada, mana yang pupuknya oplosan mana yang tidak karena kita punya laboratorium,” bebernya.

Dengan begitu, lanjut dia, pemerintah sudah berupaya melindungi petani dalam hal distribusi pupuk.

“Keaktifan ini yang harus digesa kepada PPL. Mungkin sebagian tempat ada pupuk oplosan dan murah dan ini menjadi masalah ya baik sektor pertanian maupun ekonomi. Tapi yang lebih sering itu kan petani mengeluhkan pupuk yang mahal,” katanya.