PEKANBARU – Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid berencana memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Riau. Hal itu dilakukan menyikapi kondisi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang mengalami defisit Rp1,5 dan tunda bayar kegiatan tahun 2024 sebesar Rp2 triliun lebih.

Wakil ketua DPRD Riau, Budiman Lubis saat dimintai tanggapannya mengatakan bahwa, bukan rahasia lagi keuangan Pemprov Riau saat ini defisit.

“Beliau kan baru dilantik, baru menyusun anggarannya. Bukan rahasia umum lagi kita defisit. Kita tunggu saja nanti pak Gubernur lagi menyusun anggarannya. Sebentar lagi LKPD baru kita melakukan perubahan,” ucapnya, Kamis (13/3/2025).

Politisi asal Gerindra itu mengatakan, bahwa sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bahwa kondisi defisit sekarang sangat luar biasa. Dan hal itu butuh pemikiran ekstra.

“Kita harus mendukung dong. Yang namanya Gubernur harus kita dukung. Namun ya, kalau ada insiden nanti itu kewajiban kita mengawasinya kan,” ujarnya saat disebut bahwa sebagian PNS ada yang rajin dan ada yang tak rajin.

Menurut Budiman, pemangkasan TPP PNS merupakan kewenangan Gubernur. Sebagai PNS sebaiknya bekerja profesional dan itu lebih bagus, sarannya.

Seperti ditulis cakaplah.com, kebijakan pemotongan tunjangan pegawai dianggap rasional dan memungkinkan untuk menjaga kondisi keuangan Pemprov Riau stabil.

Tak hanya TPP, sejumlah anggaran lain juga akan menjadi sasaran yang bakal dipangkas, seperti biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta sewa gedung untuk kegiatan seremonial, Focus Group Discussion (FGD) dan lainnya.

“Soal pemotongan TPP. Saya sudah baca neraca keuangan, dari sisi undang-undang (mandatory) sebenar kita sudah melanggar, seharusnya kita dibolehkan hanya 30 persen, tapi kondisi saat ini sudah mencapai 38 persen. Ini belum lagi masuk PPPK, bisa 40 persen lebih belanja pegawai kita,” kata Gubri saat Forum Konsultasi Publik RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2029 dan RKPD Provinsi Riau tahun 2026, di Gedung Daerah Riau, Rabu (12/3/2025).

“Secara logika, kalau kerja tidak ada, tapi gajinya besar, lalu apa yang mereka (pegawai) kerjakan? Sedangkan TPP itu semangatnya adalah tambahan, bukan gaji. TPP itu di luar gaji yang sudah diatur negara, tapi TPP adalah tambahan beban kerja,” tambah Abdul Wahid.

Gubri menyatakan, Pemprov Riau harus mengeluarkan anggaran lebih kurang sebesar Rp85 miliar untuk membayar TPP setiap bulannya.

“Maka kita harus rasionalitas juga dalam menyusun anggaran, agar beban fiskal kita tidak terlalu tertekan, karena kondisi keuangan kita saat ini sulit. Kalau normal sebetulnya tidak ada masalah, no problem kalau normal. Tapi saya janji, kalau tahun ini ada pemotongan TPP tahun depan beda,” ujarnya. (fin)