Potret24.com-Rencana pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sejak awal disinyalir sebagai kebijakan untuk memuaskan para cukong.
Hal tersebut disampaikan Aktivis Petisi ’28, Haris Rusly Moti merespons pembahasan Ibukota Negara yang kini masih menjadi pro dan kontra.
Baru-baru ini, pemerintah dan DPR RI sepakat menggunakan nama “Nusantara” sebagai Ibukota Negara di Kaltim.
Menurut Haris Rusly, megaproyek IKN sengaja digulirkan pemerintah sebagai “balas budi” kepada para pemodal Pilpres 2019.
“Sobat, pemindahan Ibukota Negara diumumkan Andrinof Chaniago beberapa saat setelah Jokowi ditetapkan jadi presiden periode kedua oleh KPU, 2019. Saya duga rekayasa proyek IKN untuk kompensasi kepada cukong yang biayai pemenangan Pilpres, pasca reklamasi Pantai Jakarta digagalkan,” kata Haris Rusly Moti dikutip dari akun Twitter pribadinya, Senin (17/1).
Dalam rapat kerja pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU IKN antara DPR, DPD, dan Pemerintah di Komplek Parlemen, Jakarta, hari ini, mayoritas fraksi setuju menggunakan nama “Nusantara” sebagai nama IKN di Kaltim.
Fraksi setuju ialah PDIP, Partai Gerindra, Golkar, Partai Demokrat, PAN, PPP, PKB, dan Nasdem. Sementara PKS dan DPD meminta untuk ditunda. (rmol)
