Pekanbaru – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPRD Riau bersama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), terpaksa ditunda. Pasalnya, Direktur Utama (Dirut) PT. PHR Jaffee A Suardin batal hadir karena sedang mengikuti sebuah kegiatan di Jakarta.

Wakil ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti SH usai membuka RDP mengatakan, tertundanya RDP hari ini akibat ingkarnya Dirut PT. PHR Jafee A Suardin dan Vendor ingkar dari kesepakatan sebelumnya pada 5 Desember 2022 lalu, ujarnya.

“Ada kesepakatan sebelumnya tanggal 5 Desember 2022. Jadi kita lanjuti lagi hari ini rapat kunjungan PHR. Dengan menghadirkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Riau dan disitu juga harus menghadirkan vendor dari PHR,” ucapnya.

Syafaruddin mengatakan, ternyata kehadiran mereka (PHR, red) hari ini, mereka ingkar.

“Iya mereka ingkar karena pertama karena ketidaktahuan dan kedua, ada ndak arsip kesepakatan ini dibawa oleh PHR dan dibicarakan dengan pimpinan yang lebih tinggi,” ujarnya.

Politisi asal fraksi PDIP DPRD Riau itu menilai, batalnya RDP hari ini karena PHR menganggap biasa-biasa saja. Jadi, kurang tanggap terhadap apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama.

Kesepakatan itu papar Syafaruddin Poti meliputi, rapat hari ini menghadirkan pimpinan (Dirut, red) PT. PHR yang bertanggungjawab dalam hal masalah Ketenagakerjaan. Kedua, menghadirkan 4 vendor yang mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia untuk bisa hadir hari ini.

“Yang kita minta itu adalah data kecelakaan kerja dari 2021 dan 2022 dan itu belum ada. Kemudian seluruh vendor yang ada dan sub kontraktor yang ada, melalui pimpinan yang hadir kemarin untuk

mendaftarkan. Dan ini rekapnya juga belum ada,” bebernya.

Oleh karena itu sebut Syafaruddin Poti, Komisi V DPRD Riau dan pihak PHR sepakat RDP akan ditindaklanjuti pada 2 Februari mendatang.

“Kami tidak mencari persoalan siapa salah siapa benar. Tapi bagaimana peluang kerja anak daerah sesuai yang disampaikan Presiden bahwa Pertamina ini 90 persen adalah putra daerah Riau. Jadi kita mau lihat data itu apa benar atau tidak ,” ujarnya.

Kemudian sambung Poti, tentang K3 atau keselamatan kerja. Menurutnya di PHR banyak vendor dan sub kontraktor. Nah apakah mereka melakukan K3 itu atau tidak. Dan ini tifak terlepas dari pengawasan PHR.

“Yang memberikan kerja kepada orang tentu ada MoU perjanjian bagaimana keselamatan. Tentu sebagai perusahaan besar, tentu keselamatan kerja ini yang paling utama. Nah, inilah yanv mau kita diskusikan. Kalau ada kelemahan kecurangan, tentu kita pertanyakan sejauh mana pengawasan dan perlindungan tenaga kerja yang dilakukan oleh Disnaker Riau,” ucap Poti.

Sebelumnya, RDP yang digelar hari ini, menuai kekecewaan dari Komisi V DPRD Riau. Pasalnya, Dirut PT PHR Jaffee A Suardin batal hadir dalam RDP tersebut. Mereka menilai Jaffee tidak menghargai undangan RDP tersebut.

“Saya minta Dirutnya hadir. Ini sebaiknya RDP ditunda saja,” tegas anggota Komisi V DPRD Riau Fraksi PKB, Ade Agus Hartanto di ruang Medium DPRD Riau, Rabu (25/1/2023).

Ade menegaskan, bahwa pihaknya sangat perlu menghadirkan Jaffee karena dalam RDP ini membahas hal-hal yang krusial terkait kecelakaan kerja dan hal penting lainnya.

Dalam RDP ini selain meminta kehadiran Dirut PHR, Komisi V DPRD Riau meminta data 4 Vendor dan Sub kontraktor serta data-data pendukung yang dibutuhkan untuk dihadirkan. Termasuk menghadirkan pimpinan PT Asrindo Citraseni Satria (ACS) yang karyawannya sudah dua orang tewas di lokasi kerja

“Berapa jumlah tenaga kerja PHR itu, baik tenaga kerja murninya maupun tenaga sub kontraktornya,” tanya Ade.

Hal senada juga Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau, Dr Hj Karmila Sari S. Kom. Ia menanyakan rentetan kecelakaan kerja di PT PHR yang telah menelan 7 nyawa karyawan mitra.

“Apakah kecelakaan ini hal yang biasa atau seperti apa? Apalagi, katanya ini kategori BUMN yang modalnya disupport dari APBN. Apa maksud dan tujuannya, kita mau diskusi-diskusi saja? Lebih baik ditutup dan ditunda saja. DPRD Riau ini jembatannya. Ini nyawa manusia. Ini mengukur kinerja. Malu kita, ini PHR lagi. Dari sisi PHR ini kurang menghormati nyawa manusia,” kata Karmila.

Ketua fraksi Golkar DPRD Riau itu pun mendesak PHR untuk memberikan data terkait insiden mematikan itu serta data-data pendukung lainnya.

“Mana datanya, datanya saja tidak ada. Ini berentetan dalam hitungan bulan. Kita tidak mau menyalahkan, apa solusinya. Kita bingung PHR ini inteleklah, gaji dan tunjangan besar, kenapa tidak berpikir,” kata dia.

Adapun anggota Komisi V yang hadir pada kesempatan itu antara lain, ketua Komisi V DPRD Riau Robin Hutagalung, Karmila Sari,

Sardiyono, Ade Agus Hartanto S.Sos, Syamsurizal, Arnita Sari dan Marwan Yohanes.

Sementara itu, PT PHR melalui Corporate Secretary PHR, Rudi Arif fianto mengatakan bahwa Dirutnya saat ini sedang menghadiri sebuah kegiatan di Jakarta. (fin)