Jakarta – Pansus Konflik Lahan Masyarakat dengan Perusahaan DPRD Provinsi Riau menyampaikan rekomendasi penyelesaian konflik lahan di Provinsi Riau kepada staf Kepresidenan.

Penyampaian itu dilakukan setelah tim Pansus melakukan kunjungan kerja dalam rangka konsultasi dan audiensi ke kantor Staf Presiden, Selasa (29/03/2022).

“Beberapa hal terkait jenis konflik, seperti tanah ulayat, koperasi, kelompok tani, sertifikat, parit gajah, HGU dalam batas wilayah dua provinsi, hingga alih fungsi hutan untuk lahan perkebunan,” tutur Marwan Yohanis.

Sementara itu Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP, Usep Setiawan merespon hal tersebut.

Usep menyebut akan menindaklajuti rekomendasi Pansus konflik lahan DPRD Riau.

“Kami akan menindaklanjuti rekomendasi Pansus setelah nantinya ada penyempurnaan dari kelengkapan data-data yang telah disampaikan. Kami akan prioritaskan persoalan ini dalam waktu yang kami berikan kepada Pansus atas kelengkapan data-data tersebut,” tukas Usep.

Menurutnya, rekomendasi akan masuk skala prioritas. Mengingat rekomendasi tersebut kategori urgent action.

“Karena ini adalah urgent action maka kami dari sekretariat negara akan segera menjadwalkan rapat koordinasi secara virtual dengan kementerian terkait untuk menindaklanjuti permasalahan ini,” pungkasnya.

Print Friendly, PDF & Email