Zulkifli Indra
Pekanbaru – Akumulasi penyertaan modal yang diberikan Pemprov Riau kepada sembilan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hingga tahun 2022, sebesar Rp 1,02 triliun. Dari 9 BUMD tersebut, sebagian diantaranya diduga tak berkontribusi sama sekali.
Wakil ketua Komisi III DPRD Riau Zulkifli Indra mengatakan, bagi BUMD yang tak memberikan kontribusi untuk daerah, pihaknya akan mengundang untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat ini.
“Kita akan panggil lagi PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER),” ujarnya menanggapi pemberitaan salah satu media online di Pekanbaru, Senin (27/3/2023).
Ia mengatakan, khusus PT Riau Petrolium, sudah jelas menunggu SK Menteri ESDM. Mudah-mudahan pertengahan tahun ini ada kontribusinya untuk PAD.
Politisi asal fraksi Demokrat DPRD Riau itu menjelaskan, PT PER diduga bermasalah. Kalau tak salah kegagalan itu terjadi di bidang usaha pertanian, ucap Zulkifli.
“Jadi kalau memang gagal, Pemprov Riau ndak perlu bantu lagi,” tukasnya.
Diwartakan sabangmeraukenews sebelumnya, gelontoran APBD Provinsi Riau untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai tak memberikan imbal balik yang signifikan dalam bentuk deviden ke pemerintah daerah.
Terhitung hingga tahun 2022, guyuran uang APBD sudah mencapai Rp 1,02 triliun didistribusikan ke sebanyak 9 BUMD Riau.
Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setdaprov Riau, Jhon Armedi Pinem dalam penjelasan tertulisnya mengakui pada tahun 2019, masih ada BUMD yang merugi. Namun, menurutnya sejak tiga tahun terakhir kondisi BUMD tersebut sudah lebih baik.
“BUMD kita sekarang sudah mengalami perbaikan. Saat ini sudah ada aplikasi Si Budi Baik atau Sistem informasi BUMD Riau, dimana melalui aplikasi itu masyarakat bisa melihat atau memantau kinerja dan keuangan BUMD,” terang Jhon Armedi. (fin)
