DHAKA – Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar RI di Dhaka terus memonitor situasi keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Bangladesh menyusul demonstrasi besar-besaran yang ‘menggila’ dalam beberapa pekan terakhir.
Sejauh ini diperkirakan 105 orang tewas imbas demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang menolak sistem kuota bagi pekerjaan di lingkup pemerintahan.
“Kemlu dan KBRI Dhaka terus memonitor situasi dan menjalin komunikasi dengan para WNI,” ucap Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Judha Nugraha, melalui pernyataan kepada wartawan pada Minggu (21/7/2024).
“Hingga saat ini, Minggu (21/7/2024), para WNI dalam keadaan selamat,” paparnya menambahkan seperti dilansir cnnindonesia.
Judha menuturkan Kemlu dan KBRI telah menyusun rencana kontingensi bagi para WNI untuk mengantisipasi kondisi di Bangladesh jika eskalasi terus meningkat.
Judha menuturkan dari total 563 WNI yang berada di Bangladesh saat ini, mayoritas adalah warga yang menikah dengan warga negara tersebut.
Kerusuhan bermula sejak mahasiswa turun ke jalanan ibu kota dan beberapa wilayah lainnya di Bangladesh selama beberapa pekan terakhir.
Ribuan mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah yang hendak memberlakukan sistem kuota untuk penerimaan pegawai pemerintah. Para pedemo menuntut diberlakukan skema berbasis prestasi.
Sementara itu, pemerintah saat ini memberlakukan sistem kuota yang memberikan hingga 30 persen pekerjaan di pemerintahan kepada keluarga veteran perang 1971.
Menurut para kritikus, sistem ini diskriminatif karena hanya menguntungkan anak-anak pro-Perdana Menteri Sheikh Hasina dan sebaliknya merugikan anak-anak berprestasi.
Pada 2018, pemerintahan Hasina sempat menghentikan sistem kuota ini menyusul protes besar-besaran mahasiswa.
Namun bulan lalu, Pengadilan Tinggi Bangladesh membatalkan putusan tersebut dan memberlakukan kembali sistem kuota usai keluarga veteran 1971 mengajukan petisi.
Demo berujung rusuh usai bentrok pecah antara aparat keamanan dan para demonstran.
Aksi pembakaran bangunan hingga kendaraan pun tak dapat dihindari.
Pemerintah Bangladesh bahkan sempat memblokir internet demi meredam penyebaran informasi di media sosial dan kerusuhan. (win)
