Dana Penanggulangan Covid-19 Payakumbuh Dipertanyakan - Cerdas - Kritik - Tajam

Dana Penanggulangan Covid-19 Payakumbuh Dipertanyakan

Wirman Putra

Potret24.com, Payakumbuh – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Payakumbuh melalui juru bicaranya Wirman Putra selidiki soal besaran dana yang terserap untuk penanggulangan Covid-19 di Kota Payakumbuh tahun 2020.

“Dalam refocusing anggaran terjadi pengurangan anggaran pada beberapa OPD. Tujuannya untuk penanggulangan biaya Covid-19. ”Yang ingin Fraksi Golkar tanyakan, berapa besar dana yang terserap untuk penanggulangan Covid-19 di Kota Payakumbuh tahun 2020,” ujar Wirman Putra pada rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi atas Nota Penjelasan Walikota Payakumbuh terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu lalu (30/5/2021).

Selain mempertanyakan besaran serapan dana penanggulangan Covid-19 di Kota Payakumbuh tahun 2020, fraksi Partai Golkar juga mempersoalkan masalah honor atau insentif tenaga medis, terutama yang berkaitan dengan tugas menanggulangi Corona yang belum dibayarkan.

“Bagaimana ceritanya ini. Kalau memang masih belum selesai persoalannya, kami dari Fraksi Partai Golkar berharap sangat agar persoalan ini dituntaskan oleh Dinas kesehatan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan,” tegas Wirman Putra.

Disamping itu, Wirman Putra, juga mengkritik masalah mutasi yang sering digelar Pemko Payakumbuh.

“ Dengan seringnya mutasi, terjadi keresahan dan kegundahan di kalangan jiwa ASN Kota Payakumbuh yang mengakibatkan menurunnya etos kerja dan kegundahan pikiran. Ke depan kami dari Fraksi Partai Golkar mengharapkan sangat agar hal ini menjadi bahan pemikiran yang serius bagi pengemban kepentingan,” pinta Wirman Putra.

Fraksi Partai Golkar juga meyorot masalah tenaga pendidik, baik Guru Kelas di SD maupun Guru Mata pelajaran di SLTP saat ini jauh dari cukup.

“Untuk mengatasinya yang merupakan tugas Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh tidak bisa dianggap sepele. Guru Honor yang berkualitas dan penuh tanggung jawab harus diwujudkan. Jika tidak, apalah jadinya generasi penerus kita. Hal ini mungkin sudah dilakukan. Yang belum adalah, imbalan jasa yang memadai buat mereka,” ulas Wirman Putra.

Ditegaskan Wirman Putra, Fraksi Partai Golkar tak bosan-bosannya menghimbau kepada eksekutif agar pada tahun anggaran 2022 nanti minimal Honor Guru THL Rp. 1.500.000,-. Begitu juga honor Guru TPA dan Garin masjid diharapkan ada kenaikan.

“Ajakan ini, jangan diterjemahkan berselimutkan politik tetapi semata-mata keinginan untuk meningkatkan SDM, Iman taqwa dan kesejahteraan,” tegas Wirman Putra.

Wirman Putra juga mempertanyakan ada informasi berkembang bahwa, pemerintah daerah akan menghibahkan tanah kepada UNP untuk membangun kampus di Payakumbuh. Pada prinsipnya ini sah-sah saja selama sesuai dengan regulasi yang ada.

“Tapi kami rasa perlu dikaji ulang. Kenapa demikian? Masih ada OPD yang belum punya kantor yang representatif. Ada juga 1 kantor ditempati oleh beberapa OPD. Supaya ada kenyamanan bekerja dan sekaligus menegakkan kewibawaan sebuah OPD maka sebaiknya 1 kantor untuk 1 OPD. Jelas dalam hal ini kita butuh tanah,” sebut Wirman Putra.

Disampaikan Wirman kalau beberapa waktu yang lalu telah terbentuk Pansus Aset DPRD Kota Payakumbuh. Tujuan dibentuknya Pansus tidak ada berkaitan dengan politik, semata-mata menyikapi aspirasi yang berkembang baik dari tokoh Kota Payakumbuh maupun dari tokoh Kabupaten Limapuluh Kota sendiri.

Menjawab pertanyaan, kritik dan saran Fraksi Partai Golkar Walikota Payakumbuh Riza Falepi menjelaskan dengan gamblang bahwa dari total anggaran belanja tak terduga di APBD Kota Payakumbuh tahun anggaran 2020 sebesar Rp23.500.966.540,00,- terealisasi sebesar Rp20.600.613.686,00,- untuk dana penanggulangan Covid-19.

“Sementara itu terkait insentif tenaga kesehatan tahun 2020 yang belum dibayarkan, akan diusulkan pada anggaran perubahan tahun 2021,” jelas Walikota Riza Falepi.

Sementara itu menyangkut soal kesejahteraan tenaga pendidik, Pemko Payakumbuh bertekad akan terus berupaya meningkatkannya.

“ Terkait pemberian hibah tanah kepada Universitas Negeri Padang, karena sudah adanya perjanjian kerjasama bidang pendidikan antara Universitas Negeri Padang dengan Pemko Payakumbuh, “ pungkas Walikota Riza Falepi, sekaligus mengakui bahwa, terkait persoalan aset Kabupaten Limapuluh Kota yang berada di Kota Payakumbuh perlu dilakukan kerjasama antar daerah. Bentuk kerjasama tersebut bisa dilakukan salah satunya saling hibah. (rio)

Print Friendly, PDF & Email
X
English English Indonesian Indonesian Malay Malay
%d blogger menyukai ini:
Enable Notifications    OK No thanks