free website hit counter

Anggota DPR RI Dapil Riau  Abdul Wahid Desak Pemerintah Koreksi Kebijakan Larangan Ekspor CPO

Potret24.com – Buntut dari larangan kebijakan ekspor crude palm oil (CPO) sejak 28 April 2022 yang lalu, harga Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit turun drastis. Parahnya lagi ada beberapa perusahaan yang tidak menerima TBS dari kebun masyarakat, mereka hanyak mengelola dari hasil kebun sendiri.

Anggota DPR RI H Abdul Wahid saat diminta tanggapan melalui pesan WhatsAppnya, Sabtu (14/5/2022) juga membenarkan, ia mengaku juga banyak mendapat keluhan dari para petani dan pengurus Koperasi Unit Desa (KUD).

“Benar, kondisinya semakin mengkhawatirkan, di Riau saya mendapat pengaduan, banyak koperasi dan pengepul berhenti mengambil TBS petani, dikarenakan pabrik tidak membeli,” ungkap Wahid.

Anggota DPR RI asal Riau ini menduga ini akibat dari kebijakan pemerintah yang melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO).

“Ini jelas akibat dari pelarangan ekspor CPO, perusahaan tentu mengurangi produksi, bagi yang punya kebun sendiri tentu kelola yang ada, dan tidak membeli TBS masyarakat,” lanjut Wahid lagi.

“Ini seperti anomali, disatu sisi pemerintah mengeluarkan larangan kebijakan untuk menjaga pasokan bahan baku minyak goreng, disisi lain petani harus terkena imbas, seharusnya kebijakan harus memberikan solusi,” tegas politisi PKB ini lagi.

Mantan. Anggota DPRD Riau ini meminta pemerintah mencabut kebijakan larangan ekspor yang berdampak terhadap nasib jutaan petani sawit, maksimalkan pengawasan terhadap mekanisme Domistik Market Obligation (DMO) atau Domestik Price Obligation (DPO).

“Harus cabut larangan ekspor, pemerintah cukup maksimalkan pengawasan pelaksanaan kebijakan mekanisme DMO atau DPO, perusahaan harus penuhi bahan baku dalam negeri dengan harga khusus,” pinta Wakil Ketua Baleg DPR RI ini.

Abdul Wahid juga menegaskan, pengawasan terhadap pasokan dan peredaran minyak goreng harus ketat, perilaku korupsi harus ditindak tegas.

“Harusnya awasi secara ketat pasokan dan peredaran minyak goreng, pejabat yang bermain mata dengan pengusaha nakal harus ditindak tegas, jangan pula kebijakan yang dibuat malah menyengsarakan petani,” tutup Wahid.

Print Friendly, PDF & Email
%d blogger menyukai ini:
Enable Notifications    OK No thanks