Pekanbaru – Sekretaris komisi IV DPRD Riau, Sugeng Pranoto S.Sos mengungkapkan, total anggaran untuk Dinas PUPR Riau tahun 2023 hampir Rp 2 triliun. Selain jalan dan jembatan, anggaran sebesar itu juga ditujukan untuk pembangunan infrastruktur lainnya.

“Tadi kita rapat evaluasi kegiatan tahun 2022. Karena ada beberapa kegiatan yang ditambah 50 hari waktunya. Salah satunya payung electrik Mesjid Annur,” ujarnya usai menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Dinas PUPR Riau, Senin (30/1/23).

Politisi asal fraksi PDIP DPRD Riau itu mengatakan, secara keseluruhan kegiatan Dinas PUPR 2022 diatas 90 persen.

“Jadi kita kategorikan terserap maksimallah” ucapnya.

Di tahun 2023 ini sebut Sugeng, Komisi IV DPRD Riau meminta agar masalah-masalah yang terjadi selama 2022 tidak terulang lagi dan menjadi catatan bagi Dinas PUPR.

Salah satunya Rumah Layak Huni (RLH).

“Kita tahu bahwa RLH ini adalah Bantuan Keuangan (Bankeu) yang ditandatangani oleh Kepala daerah kabupaten/kota masing-masing. Sementara RLH ini kan usulan dari Provinsi. Jadi perlu disinkronkan,” katanya.

Kedepan ucap Sugeng, RLH ini akan ada pertemuan-pertemuan agar RLH ini sejalan dengan SK yang dibuat oleh kabupaten/kota. Sementara mengenai pembangunan rumah ibadah, dewan meminta agar terdaftar di sistim.

“Karena di sistim itu baru muslim yang ada linknya. Sedangkan yang non muslim itu sistim mana mau didaftarkan. Jadi sambil berproses dikasih aja proposalnya, mana link yang untuk non muslim itu,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, khusus untuk rumah ibadah yang muslim sudah didaftarkan di sistim Kementerian agama.

Menyinggung soal pembangunan payung electrik Mesjid Annur yang baru mencapai 81 persen ucap Sugeng, pihaknya meyakini bisa terselesaikan.

“Ada yang selesai dan ada juga yang tak terselesaikan. Dinas PUPR tadi menegaskan bahwa yang tidak selesai diputus kontraknya. Tapi kifa lihat secara keseluruhan yang diberikan waktu itu memang banyak yang terselesaikan. Meski banyak juga yang diputus kontraknya ,” ucapnya.

Khusus untuk Bankeu RLH sebut Sugeng, nilainya mencapai 54 miliar lebih untuk 12 kabupaten kota. Adapun RLH yang dibangun tahun ini sebanyak 860 unit. Untuk 1 RLH anggarannya Rp 75 hingga Rp 80 juta per unit.

Sugeng Pranoto mengatakan Komisi IV DPRD Riau berharap, di tahun 2023 ada percepatan kontrak, sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan dalam pekerjaan fisik.

“Kita berharap Dinas PUPR Riau segera melelang, sehingga kegiatan bisa dilaksanakan,” tandas Sugeng. (fin)