Potret24.com- Panitia Khusus (Pansus) revisi Perda No.8 TAHUN 2011 tentang pajak daerah kunjungan kerja (Kunker) ke kantor Marketing Operational Regional (MOR) I Pertaminan, Medan, Sumatera Utara, Selasa (20/03/2018).
Rombongan pansus pajak daerah disambut General Maneger Marketing Operation Region I, Erry Widiastono.
Kunjungan kerja bertujuan untuk membahas sejumlah hal. Yakni, kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium, pertalite, pertamax dan solar di riau. Selanjutnya soal margin BBM jenis premium dan pertalite.
“Misalnya pajak pertalite di Sumatera Barat Rp 6.600, kemudian di Riau juga dengan harga dasar yang sama, maka untuk harga jual di kedua daerah tersebut akan sama menjadi Rp 7.800 dengan pajak 7,5 persen,” Wakil Ketua Pansus revisi pajak daerah, Aherson, Rabu (21/03/2018).
Dari hasil kunjungan kerjanya, Pansus pajak mendapat kabar gembira. Pihak Pertamina menegaskan akan menyamakan harga dasar BBM jenis pertalite Provinsi Riau dengan daerah tetangga.
“Pihak Pertamina sudah sepakat dan menjamin akan menyamakan harga jual pertalite untuk daerah Riau dengan provinsi tetangga, misalnya dengan Sumatera Barat,” imbuh Aherson.
Sementara itu, GM Pertamina Erry Widiastono menyebut besaran kuota bahan bakar ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah BPH Migas. Sementara terkait harga jual, Erry menegaskan bahwa harga Bahan Bakar Umum berbeda karena ditentukan oleh badan usaha masing2 daerah.
“Jadi yang menyebabkan perbedaan utama harga dasar adalah perhitungan pajak yang berbeda di daerah jadi harga dasar akan sama jika perhitungan pajaknya sama daerah,” kata Erry, sebagaimana ditirukan Aherson.
“Mengenai margin, untuk meningkatkan bahan bakar yang berkualitas dan mengikuti permintaaan dilapangan atas dasar hal tersebut lebih bnyak dari pada premium akan tetapi untuk keseimbangan, Pertamina juga tetap memberikan premium,”sambung Erry. (Advertorial)
