PEKANBARU – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Riau terus bergerak cepat dalam menuntaskan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025. Bertempat di Ruang Rapat Medium DPRD Riau, Selasa (7/4/2026), Pansus menggelar rapat marathon bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menganalisis capaian kinerja tahun anggaran sebelumnya.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Androy Aderianda, didampingi Wakil Ketua Pansus, Indra Gunawan Eet, serta dihadiri jajaran anggota Pansus lainnya.
Sorotan Tunda Bayar dan Capaian Sektor Energi
Salah satu poin krusial dalam rapat tersebut adalah laporan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Terungkap bahwa instansi tersebut masih menyisakan persoalan tunda bayar yang belum terselesaikan. Hal ini langsung menjadi catatan serius bagi Pansus untuk segera ditindaklanjuti agar tidak membebani postur anggaran berikutnya.
Berbeda dengan ESDM, Biro Pemerintahan dan BPBD melaporkan bahwa persoalan tunda bayar dari tahun 2024 telah berhasil dituntaskan pada realisasi tahun 2025, dengan target kinerja yang diklaim mencapai sasaran.
Dinas PUPR: Pagu Anggaran Turun, Target Tetap Tercapai
Dinas PUPR Riau turut memaparkan dinamika anggaran mereka. Meski secara keseluruhan pagu anggaran mengalami penurunan, instansi ini mengklaim Indikator Kinerja Utama (IKU) tetap terpenuhi. Capaian tersebut mencakup:
-
Peningkatan layanan infrastruktur jalan dan jembatan.
-
Penyediaan air minum dan perlindungan kawasan strategis.
-
Penanganan kawasan kumuh serta akses hunian layak.
-
Pengelolaan irigasi di bawah kewenangan provinsi.
Evaluasi Sektor Perhubungan dan Pengawasan
Di sektor pelayanan, Dinas Perhubungan menyampaikan bahwa integrasi teknologi dan penguatan SDM menjadi kunci pelaksanaan program 2025, meski diakui masih ada ruang untuk peningkatan. Sementara itu, Inspektorat menegaskan bahwa fungsi pengawasan internal telah berjalan sesuai target guna memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Wakil Ketua Pansus, Indra Gunawan Eet, menekankan pentingnya transparansi bagi OPD yang masih memiliki kendala teknis maupun finansial.
“Pansus akan terus melakukan pendalaman terhadap seluruh OPD. Hasil analisis ini akan menjadi dasar kuat bagi kami dalam merumuskan rekomendasi komprehensif demi perbaikan kinerja pemerintah daerah di masa depan,” tegas Androy Aderianda saat menutup rapat.
Rapat ini turut dihadiri oleh anggota Pansus lainnya, yakni Soniwati, Suyadi, Abdullah, Monang Eliezer Pasaribu, dan Sumardany Zirnata, serta perwakilan dari Biro Umum dan Biro Organisasi Setda Provinsi Riau.(Adv)
