PEKANBARU – Provinsi Riau kembali menjadi pusat perhatian nasional dalam upaya perlindungan lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, memimpin langsung Apel Kesiapsiagaan Karhutla Nasional 2026 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Kamis (5/3/2026).
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala BNPB Suharyanto, serta Plt Gubernur Riau SF Hariyanto. Apel ini menjadi simbol kekuatan sinergi antara TNI/Polri, BPBD, pemerintah daerah, hingga sektor swasta dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam amanatnya, Menko Polkam Djamari Chaniago menekankan bahwa hubungan antara manusia dan alam bersifat timbal balik. Ia mengingatkan bahwa setiap aksi pengrusakan lingkungan akan berdampak fatal bagi kehidupan generasi mendatang.
“Kita harus sadar bahwa alam akan bereaksi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jika kita mampu memberikan sesuatu yang baik bagi alam, maka alam pun akan memberikan kebaikan bagi kita. Ini adalah titik awal kesadaran yang harus kita miliki,” ujar Menko Polkam.
Bukan Sekadar Seremonial
Menko Polkam menegaskan bahwa apel kesiapsiagaan tahun ini bukan sekadar agenda tahunan tanpa makna. Menurutnya, kesiapan personel dan peralatan di lapangan adalah bukti nyata tanggung jawab bangsa dalam menjaga kekayaan sumber daya alam yang telah dikaruniakan Tuhan.
“Apel ini menunjukkan bahwa kita mampu merawat kekayaan alam Indonesia. Dampaknya sangat luas, tidak hanya mencegah kerusakan di lokasi kebakaran, tetapi juga menjaga stabilitas ekosistem secara menyeluruh,” tegasnya.
Sinergi Lintas Sektoral di Riau
Provinsi Riau dipilih sebagai lokasi apel nasional mengingat kerentanan wilayah ini terhadap karhutla setiap memasuki musim kemarau. Kehadiran jajaran Bupati, Wali Kota, serta Forkopimda se-Provinsi Riau dalam apel tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi mitigasi di tingkat tapak.
Pemerintah pusat melalui BNPB dan Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk terus mendukung ketersediaan infrastruktur pemadaman, pemantauan titik panas (hotspot), hingga penegakan hukum bagi pelaku pembakaran lahan agar bencana kabut asap tidak kembali terulang.***
Narasi & Foto : Istimewa
