PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkomitmen penuh dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau, Kamis (12/2/2026).
Pemeriksaan tersebut difokuskan pada kepatuhan atas pengelolaan pajak, retribusi daerah, belanja daerah, hingga pengelolaan operasional pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pengembangan Investasi Riau (PIR).
“Alhamdulillah, hasil pemeriksaan kepatuhan dari BPK sudah kita terima. Dokumen ini menjadi acuan penting untuk melihat apakah pengelolaan keuangan kita selama ini sudah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar SF Hariyanto.
Tenggat Waktu 60 Hari
Menanggapi sejumlah catatan yang diberikan oleh auditor BPK, SF Hariyanto menegaskan bahwa Pemprov Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Inspektorat akan segera mengambil langkah responsif. Berdasarkan aturan, pemerintah daerah memiliki waktu dua bulan untuk menyelesaikan rekomendasi tersebut.
“Kita diberi waktu selama 60 hari untuk tindak lanjut. Kami akan segera melakukan evaluasi menyeluruh dan menentukan langkah-langkah perbaikan ke depannya agar temuan serupa tidak terulang,” tegasnya.
Mendorong Kemandirian Fiskal
Selain sebagai fungsi pengawasan, SF Hariyanto menilai pemeriksaan BPK ini merupakan momentum bagi Pemprov Riau untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Penguatan sektor perpajakan dan retribusi diharapkan mampu mendorong kemandirian fiskal Riau di masa mendatang.
“Kami akan segera menggelar rapat bersama TAPD untuk membahas tindak lanjut ini secara teknis. Tujuannya jelas, agar tata kelola keuangan Pemprov Riau semakin sehat, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
Pemeriksaan berkala ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional PT PIR sebagai salah satu motor penggerak investasi daerah, sekaligus memastikan setiap rupiah dari belanja daerah tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.(Adv)
