PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru resmi meluncurkan program terobosan bertajuk “Satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Satu RW”. Inisiatif ini diproyeksikan untuk memperpendek jarak birokrasi sekaligus memastikan kehadiran pemerintah terasa langsung oleh masyarakat di tingkat akar rumput.
Peluncuran program dilakukan oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Binawidya, Kamis (12/2/2026).
Wali Kota Agung Nugroho menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pendampingan, melainkan instrumen vital untuk validasi data lapangan. Hal ini bertujuan agar kebijakan pembangunan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) ke depan tidak lagi salah sasaran.
“Urgensi utama kita adalah akurasi data. Masih banyak laporan warga yang sudah meninggal dunia atau sudah mampu namun tetap tercatat sebagai penerima PKH. Melalui ASN di tiap RW, kita akan lakukan pembaruan data secara total,” tegas Agung.
Pilot Project di Dua Kecamatan Sebagai tahap awal, dua wilayah ditetapkan sebagai proyek percontohan (pilot project), yakni Kecamatan Binawidya dan Kecamatan Sail. Dalam pelaksanaannya, para ASN akan berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna menjamin metodologi pendataan yang akurat dan kredibel.
Asisten III Setdako Pekanbaru, Syamsuwir, merincikan bahwa sebanyak 67 personel Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu telah dikerahkan. Rinciannya, 49 petugas ditempatkan di Binawidya dan 18 petugas di Kecamatan Sail.
“Petugas akan melakukan pendataan door-to-door dengan koordinasi erat bersama Ketua RT dan RW. Seluruh data akan diinput ke sistem informasi kewilayahan yang terintegrasi,” jelas Syamsuwir.
Aksi Nyata di Lapangan Sebagai simbol dimulainya program, Wali Kota melakukan pemasangan rompi dan kartu tanda pengenal kepada perwakilan petugas. Program ini juga langsung dibarengi dengan aksi nyata berupa penyerahan bantuan sembako kepada warga kurang mampu di lokasi acara.
Kehadiran ASN di tingkat RW diharapkan menjadi solusi cepat bagi warga yang menemui kendala dalam pelayanan publik, sekaligus menjadi mata dan telinga pemerintah dalam menyerap realitas terkini di tengah masyarakat Pekanbaru.
