PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Ahmad Tarmizi, menghadiri prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan yang dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, Kamis (12/2/2026).
Laporan tersebut mencakup audit kepatuhan atas pengelolaan pajak, retribusi, dan belanja daerah tahun anggaran 2024 hingga Triwulan III 2025. Selain itu, BPK juga menyerahkan LHP operasional pada PT Pengembangan Investasi Riau (Perseroda) atau PT PIR beserta anak perusahaannya.
Temuan BPK: Potensi Kehilangan Penerimaan Daerah
Dalam pemaparannya, BPK menemukan sejumlah ketidaksesuaian signifikan dalam tata kelola pendapatan daerah. Beberapa poin krusial yang menjadi catatan merah antara lain:
-
Pajak Kendaraan: Penetapan PKB dan BBNKB pada kendaraan umum yang tidak sesuai ketentuan.
-
Pajak Alat Berat: Pengelolaan yang dinilai belum optimal dan tidak patuh aturan.
-
Sistem Manajemen: Kelemahan pada aspek pendataan, penagihan, hingga pengawasan dan pelaporan.
Kondisi ini dinilai berpotensi menyebabkan hilangnya pendapatan daerah dalam jumlah yang cukup besar jika tidak segera dibenahi.
DPRD Riau Bentuk Pansus Peningkatan PAD
Menanggapi temuan tersebut, Ahmad Tarmizi memberikan apresiasi tinggi kepada BPK. Ia menegaskan bahwa laporan ini akan menjadi kompas bagi DPRD Riau dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan bersama pemerintah daerah.
“Saat ini DPRD Riau telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Daerah. Temuan BPK ini sangat strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita,” ujar Ahmad Tarmizi di Gedung BPK Riau.
Ia menambahkan, di tengah keterbatasan dana transfer dari pusat, Riau harus lebih mandiri dalam menggali potensi pajak. “Potensi yang belum tergarap maksimal harus segera dikejar agar PAD Riau meningkat signifikan,” imbuhnya.
Dorong Profesionalisme BUMD
Terkait kinerja PT Pengembangan Investasi Riau (Perseroda), politisi tersebut berharap BUMD milik Pemprov Riau ini dikelola secara lebih profesional. Ia menekankan agar perusahaan daerah tidak hanya beroperasi, tetapi juga mampu menyetorkan dividen yang berarti bagi pembangunan Riau.
Hadir dalam agenda tersebut Kepala BPK Perwakilan Riau Binsar Karyanto P, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, serta jajaran pejabat instansi terkait lainnya.(Adv)
