Potret RiauPekanbaru

Perkuat Ekonomi 2026, Pemprov Riau Andalkan Data BPS untuk Genjot Hilirisasi dan Ekspor

266
×

Perkuat Ekonomi 2026, Pemprov Riau Andalkan Data BPS untuk Genjot Hilirisasi dan Ekspor

Sebarkan artikel ini
Perkuat Ekonomi 2026, Pemprov Riau Andalkan Data BPS untuk Genjot Hilirisasi dan Ekspor
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi (kiri) mewakili Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat rilis bersama BPS Riau, Senin, 5 Januari 2026.F-Istimewa

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menetapkan hilirisasi produk dan penguatan sektor ekspor-impor sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah tahun 2026. Strategi ini diambil guna memastikan komoditas unggulan Riau tidak lagi keluar dalam bentuk mentah, melainkan memiliki nilai tambah yang tinggi.

Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, mewakili Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, dalam agenda rilis statistik bersama BPS Riau di Pekanbaru, Senin (5/1/2026).

Hilirisasi dan Daya Saing Produk Syahrial menjelaskan bahwa data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi kompas bagi pemerintah dalam memetakan daya saing produk lokal. Dengan data ekspor-impor yang objektif, Pemprov Riau kini mengarahkan kebijakan pada diversifikasi produk dan perluasan akses pasar internasional.

“Kebijakan kita dorong agar produk lokal memiliki nilai tambah. Kita ingin produk Riau mampu bersaing di pasar global dengan standar kualitas yang tinggi, bukan sekadar menjual bahan mentah,” ujar Syahrial Abdi.

Kesejahteraan Petani Jadi Tolok Ukur Pemprov Riau juga menggarisbawahi kaitan erat antara industri hilir dengan kesejahteraan petani yang tercermin dalam Nilai Tukar Petani (NTP). Menurut Sekdaprov, petani adalah pilar utama penyedia bahan baku industri.

“Kesejahteraan petani menentukan stabilitas pasokan. Jika NTP membaik, industri hilir akan berjalan lancar, dan produk olahan kita akan lebih kompetitif. Ini adalah ekosistem ekonomi yang saling menguatkan,” jelasnya.

Fokus Berbasis Data untuk RPJMD 2025–2029 Selain hilirisasi, indikator makro seperti inflasi dan sektor pariwisata tetap menjadi perhatian untuk mendukung iklim perdagangan yang kondusif. Syahrial menambahkan bahwa data statistik bulanan dari BPS merupakan fondasi dalam mengawal target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

“Sinergi dengan BPS sangat krusial. Kita ingin setiap kebijakan yang diambil bersifat efisien, realistis, dan berbasis data (data-driven policy), sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat,” imbuhnya.

Di akhir penyampaiannya, Syahrial memberikan apresiasi kepada BPS Riau atas konsistensinya menyajikan data berkualitas yang membantu pemerintah daerah dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan di Bumi Lancang Kuning.