PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat sinergi dengan dunia akademik untuk mematangkan fondasi transformasi daerah. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berbasis data.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang ditaja oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Riau di Gedung Pascasarjana Fisip Unri, Selasa (27/1/2026).
“Forum ini adalah wujud nyata komitmen perguruan tinggi sebagai penggerak inovasi. Standar pelayanan publik tidak boleh kaku; ia harus partisipatif dan relevan dengan dinamika kebutuhan pengguna layanan serta perkembangan teknologi,” ujar Syahrial Abdi.
Target ambisius RPJPD 2025-2045
Syahrial memaparkan bahwa Provinsi Riau telah menetapkan target besar dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Riau diproyeksikan menjadi daerah dengan PDRB per kapita tinggi setara negara maju (Rp706,31 hingga Rp883,56 juta) dengan tingkat kemiskinan mendekati nol persen.
Untuk mencapai hal tersebut, tahun 2026 ditetapkan sebagai tahap awal penguatan fondasi. Fokus utamanya meliputi:
-
Partisipasi Sipil: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perumusan dan pengawasan kebijakan.
-
Infrastruktur Digital: Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
-
Inovasi Pelayanan: Memperkuat infrastruktur fisik dan non-fisik guna kemudahan akses masyarakat.
Tantangan Nyata: Kesenjangan dan Stunting
Meski optimis, Sekdaprov Riau tidak menutup mata terhadap tantangan sosial-ekonomi yang masih lebar. Berdasarkan data BPS, terdapat disparitas kemiskinan yang mencolok antara Kepulauan Meranti (23,15%) dan Kota Dumai (3,14%).
Selain itu, sektor kesehatan menjadi perhatian serius. Meski usia harapan hidup meningkat menjadi 74,74 tahun pada 2025, prevalensi stunting justru mengalami kenaikan signifikan dari 13,6% (2023) menjadi 20,1% (2024), yang kini telah melampaui ambang batas maksimal WHO.
“Kita juga menghadapi disrupsi teknologi, kecerdasan buatan (AI), hingga krisis energi global. Kondisi ini menuntut SDM Riau yang unggul, adaptif, dan berdaya saing tinggi,” tambahnya.
Melalui forum di Fisip Unri ini, Pemprov Riau berharap lahir rekomendasi konkret yang aplikatif untuk menyempurnakan standar pelayanan publik, sekaligus menjadi rujukan strategis bagi pembangunan Riau di masa depan.(Adv)
