TEMBILAHAN – Wakil Bupati Indragiri Hilir, Yuliantini, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual dari E-Bilik Diskominfopers, Senin (12/1/2026). Rakor ini menyoroti posisi Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang masuk dalam daftar daerah dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan dalam rapat pimpinan Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, inflasi tahunan (year on year) di Kabupaten Inhil (Tembilahan) menyentuh angka 6,17 persen. Angka ini menempatkan Inhil di peringkat keempat nasional dalam kategori kabupaten dengan inflasi tertinggi.
Secara regional, Provinsi Riau juga berada di posisi ketiga nasional dengan tingkat inflasi mencapai 4,88 persen. Tingginya angka inflasi ini dipicu oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, serta sektor transportasi dan jasa perawatan pribadi.
“Kondisi inflasi di daerah menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kenaikan harga sejumlah komoditas strategis pada minggu kedua Januari 2026, seperti bawang putih, telur ayam, cabai, dan beras, harus segera diantisipasi dengan penguatan distribusi,” ungkap paparan dalam Rakor tersebut.
Selain membahas stabilitas harga pangan, Rakor ini juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi agenda prioritas nasional.
Wabup Yuliantini bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Inhil kini tengah merumuskan langkah strategis dan terukur. Fokus utama pemerintah daerah adalah memastikan ketersediaan pasokan di pasar guna menekan laju inflasi agar kembali masuk dalam rentang target nasional 1,5 hingga 3,5 persen.
Dengan koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan stabilitas ekonomi di Indragiri Hilir dapat segera pulih demi menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
