PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mempertegas komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung kedaulatan hunian bagi masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan evaluasi Program 3 Juta Rumah secara virtual, Senin (22/12/2025).
Diikuti dari RCC Menara Lancang Kuning, Pekanbaru, rapat ini menjadi wadah sinergi antara pusat dan daerah untuk mengantisipasi gejolak harga kebutuhan pokok sekaligus mempercepat penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam arahannya meminta daerah konsisten memantau harga di lapangan, terutama menjelang momentum awal tahun yang rawan akan kenaikan inflasi.
“Pemerintah daerah harus hadir memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Selain itu, percepatan Program 3 Juta Rumah melalui kemudahan perizinan dan penyediaan lahan adalah prioritas nasional yang butuh peran aktif daerah,” tegas Tomsi.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Kebijakan Perekonomian Provinsi Riau, Indrianasari, menyatakan bahwa Pemprov Riau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan langkah-langkah konkret.
“Prioritas kami adalah menjaga daya beli masyarakat melalui pemantauan harga rutin dan pelaksanaan operasi pasar murah. Kami ingin memastikan pasokan aman dan harga tetap terjangkau di tengah dinamika ekonomi saat ini,” ujar Indrianasari.
Terkait dukungan Program 3 Juta Rumah, Indrianasari menegaskan pihak Pemprov siap memfasilitasi kebutuhan lahan dan mempercepat regulasi perizinan. Sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta pengembang akan diperkuat agar masyarakat Riau bisa memiliki hunian layak yang tepat sasaran.
“Penyediaan rumah bagi MBR adalah langkah strategis kesejahteraan. Kami berkomitmen menyukseskan program ini di seluruh wilayah Riau,” tutupnya.
