PEKANBARU – Komisi I DPRD Provinsi Riau menggelar rapat kerja penting bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Asisten III Setdaprov Riau, serta Aliansi Pegawai Honorer Nondatabase se-Provinsi Riau, di Ruang Medium DPRD Provinsi Riau, Senin (1/12/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I Nur Azmi Hasyim ini merupakan pertemuan kedua untuk mencari jalan penyelesaian terkait status honorer nondatabase yang belum terdata resmi.
Perwakilan aliansi, M. Ghazali, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Kantor Staf Presiden dan Kementerian PANRB. Pihaknya mendesak Pemda Riau untuk meminta data resmi jumlah honorer nondatabase dan berharap adanya kepastian hukum melalui skema usulan tambahan PPPK dari pemerintah daerah.
Pemprov dan DPRD Terkendala Regulasi Pusat
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi I Nur Azmi Hasyim menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan konsultasi ke pemerintah pusat. Namun, pusat belum dapat memberikan keputusan yang jelas terkait regulasi penganggaran honorer nondatabase.
Asisten III Setdaprov Riau, M. Job Kurniawan, memastikan bahwa seluruh data honorer nondatabase telah dihimpun dari berbagai instansi. Ia menegaskan Pemda akan membantu sesuai kewenangan dan berkomitmen menjalankan aturan yang berlaku.
Plt Kepala BKD Provinsi Riau, Indra, memperkuat pernyataan itu. Ia menyebut BKD terus menunggu jawaban resmi dari Kementerian PANRB terkait celah regulasi yang memungkinkan penanganan honorer nondatabase. Jika regulasi terbuka, pihaknya memastikan akan segera menindaklanjuti.
Komisi I Berkomitmen, Honorer Diminta Bersabar
Anggota Komisi I, Hardianto, menyampaikan bahwa pihaknya memahami harapan para honorer. Namun, ia menekankan bahwa segala langkah yang diambil harus mengikuti regulasi dan tidak boleh melanggar hukum.
Menurutnya, Komisi I tetap berkomitmen mencari solusi terbaik, meski membutuhkan proses dan kesabaran. Ia menambahkan bahwa kontribusi honorer nondatabase (termasuk yang berstatus TMS dan tenaga guru) sangat berarti, sehingga pemerintah tetap memikirkan keberadaan mereka.
Menutup rapat, Nur Azmi Hasyim menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak dan berharap pembahasan ini dapat membuka jalan menuju kejelasan status bagi seluruh pegawai honorer nondatabase di Provinsi Riau.(Adv)
