PEKANBARU – Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, menegaskan bahwa penanganan persoalan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) memerlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Dirjen PDK Kementerian HAM di Kantor Gubernur Riau, Senin (22/12/2025).
Kaderismanto menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah melakukan langkah-langkah nyata, termasuk pembentukan Tim Percepatan Pemulihan Ekosistem (TP2E) TNTN.
“Langkah pendekatan mulai dari tata kelola hingga sosial sudah kita lakukan secara bertahap. Fakta di depan mata menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya sangat membutuhkan kepastian hukum agar bisa hidup dengan lebih tenang,” tegas Kaderismanto.
Kebutuhan akan kepastian hukum tersebut, menurutnya, tercermin dari tingginya antusiasme warga yang mendaftarkan diri dalam skema relokasi. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 3.000 Kepala Keluarga (KK) telah mendaftar secara sukarela.
“Jumlah masyarakat yang ingin hidup lebih baik itu besar. Ini dibuktikan dengan ribuan KK yang sudah mendaftar relokasi. Namun, kita harus menyadari bahwa tahapannya panjang dan kompleks, sehingga butuh kehati-hatian,” tambahnya.
Politisi ini juga berharap kedatangan pihak Kementerian HAM dapat menjadi jembatan informasi yang akurat bagi DPR RI, khususnya Komisi XIII. Ia menekankan agar fakta riil di lapangan, di mana masyarakat mulai kooperatif dengan skema pemerintah, dapat menjadi catatan strategis di tingkat nasional.
“Kami meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat. Semoga kerja tim di lapangan bisa lebih cepat dan efektif, terutama dalam memastikan ketersediaan lahan relokasi yang layak bagi masyarakat,” pungkas Kaderismanto.
