PEKANBARU – Komisi III DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau dan Biro Perekonomian Setda Provinsi Riau pada Jumat (21/11/2025). Pertemuan ini berfokus pada pembahasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Target Dividen BUMD untuk Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, didampingi Wakil Ketua Misliadi dan Sekretaris Eva Yuliana.
Dalam RDP ini, masing-masing BUMD memaparkan proyeksi target dividen yang akan disetorkan ke kas daerah pada APBD 2026. Proyeksi ini menjadi dasar evaluasi Komisi III dalam memastikan kontribusi BUMD dapat meningkat dan selaras dengan kondisi fiskal daerah.
Rincian Target Dividen BUMD 2026
Berikut adalah ringkasan proyeksi target dividen yang disampaikan oleh BUMD Riau:
| BUMD | Proyeksi Target Dividen 2026 | Keterangan Kinerja |
| PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) | Rp 98 Miliar | Kontributor dividen terbesar. |
| PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) | Rp 5 Miliar | |
| PT Jamkrida Riau | Rp 2,7 Miliar | |
| PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) | Rp 2,5 Miliar | |
| PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) | Rp 0 | Diproyeksikan mengalami defisit. |
| PT Riau Petroleum | Belum Ada Target | Masih menunggu pembahasan internal direksi. |
Proyeksi PT Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp 98 miliar menjadi angka tertinggi, mencerminkan peran vital lembaga keuangan tersebut dalam PAD. Sebaliknya, PT PIR diproyeksikan tidak menyetor dividen karena defisit, yang menjadi catatan penting bagi Komisi III.
Rapat ini dihadiri oleh jajaran direksi BUMD, termasuk Dirut PT SPR Ida Yulita Susanti, Plt Dirut BRK Syariah Fajar Restu, dan Direktur PT PIR M. Suhandi, serta perwakilan Biro Perekonomian Setda Riau. Evaluasi ini bertujuan mendorong kinerja BUMD agar kontribusinya lebih optimal bagi pembangunan daerah.(Adv)
