SELATPANJANG – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengambil langkah awal dalam penetapan anggaran tahun depan. Wakil Bupati Muzamil Baharudin secara resmi menyerahkan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Senin (24/11/2025).
Dalam penyampaiannya di Balai Sidang DPRD, Wabup Muzamil menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2026 ini merupakan cerminan dari visi-misi pemerintah daerah, sekaligus mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan mendesak masyarakat.
Lima Pilar Utama RAPBD 2026
Wabup Muzamil menjelaskan bahwa kerangka anggaran tahun 2026 difokuskan pada upaya transformasi berkelanjutan. Fokus utama meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan infrastruktur dasar, dan upaya nyata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Secara spesifik, Muzamil menyebutkan lima pilar utama yang menjadi acuan penyusunan anggaran:
-
Penguatan transformasi sosial dan ekonomi.
-
Perbaikan tata kelola pemerintahan.
-
Pembangunan infrastruktur dasar yang merata.
-
Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.
Infrastruktur Strategis dan Belanja Wajib Jadi Prioritas
Meskipun berfokus pada pembangunan, belanja wajib dan layanan dasar tetap menjadi prioritas utama yang tidak terganggu, seperti gaji aparatur, alokasi untuk pendidikan, dan kesehatan.
Selain itu, belanja modal diarahkan secara ketat untuk pembangunan infrastruktur strategis yang memiliki daya ungkit ekonomi dan sosial tinggi. Beberapa sektor yang akan didukung meliputi:
-
Pembangunan dan pemeliharaan jalan.
-
Peningkatan konektivitas logistik daerah.
-
Dukungan optimalisasi pelayanan masyarakat.
-
Penguatan sektor unggulan daerah, yaitu perikanan, perkebunan, dan pertanian.
Sinergi Eksekutif-Legislatif
Mengakhiri sambutannya, Wabup Muzamil berharap Ranperda RAPBD 2026 dapat dibahas secara konstruktif dan cepat oleh DPRD. Sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif dinilai krusial untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif dalam mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Meranti.
Menyambut baik penyerahan tersebut, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali, menyatakan komitmen penuh legislatif untuk segera membahas dan menindaklanjuti Nota Keuangan ini. Khalid Ali menegaskan kesiapan DPRD untuk bekerja sama dengan Pemda demi mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
