PEKANBARU – Komisi III DPRD Provinsi Riau menggelar rapat kerja bersama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada Senin (10/11/2025) untuk membahas potensi pendapatan daerah serta perkembangan Participating Interest (PI) 10 persen Blok Rokan.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menegaskan bahwa rapat ini vital sebagai sarana menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat terkait kondisi aktual yang tengah dihadapi perusahaan raksasa tersebut.
“Supaya kami bisa menjelaskan kepada masyarakat kondisi yang sebenarnya,” ujar Edi Basri.
Beban Pajak dan Harapan Keringanan
General Manager PT PHR, Erwin Sianturi, memaparkan bahwa investasi besar yang dilakukan perusahaan berpengaruh langsung terhadap arus kas (cashflow). Ia juga menjelaskan bahwa perusahaan menghadapi beban pajak yang sangat signifikan dan berharap adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau untuk meringankan beban operasional.
“Kita sangat bergantung pada pajak dan investasi. Banyak pajak yang harus ditanggung. Semoga ada keringanan untuk mengurangi beban operasi kita, karena besaran pajaknya sangat signifikan,” ungkap Erwin.
Erwin menyebut, komposisi bagi hasil saat ini adalah 64% untuk PHR dan 36% untuk pemerintah, di mana porsi 36% tersebut telah disalurkan ke kas negara sepanjang Januari hingga September 2025.
Menutup rapat, Komisi III DPRD Riau secara tegas mendorong PHR agar memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, BUMD, serta SKK Migas dalam rangka optimalisasi pengelolaan wilayah kerja.
“Hari ini kita boleh negatif, tapi besok harus untung besar. Dalam pandangan umum, sulit dipahami apabila perusahaan sebesar PHR berada pada posisi minus,” tegas Edi Basri, menekankan perlunya perbaikan kinerja keuangan.***
Narasi & Foto : Istimewa
