PEKANBARU – Komisi III DPRD Provinsi Riau menggelar rapat silaturahmi dan diskusi brainstorming penting terkait arah pembangunan dan ekonomi daerah. Pertemuan yang diadakan di Ruang Rapat Komisi III pada Kamis (27/11/2025) ini merupakan upaya proaktif legislatif untuk memperkuat sinergi dengan komunitas akademik dalam merumuskan strategi pembangunan Riau yang berkelanjutan.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, menegaskan pentingnya masukan dari kalangan akademisi untuk memperkaya perspektif dalam penyusunan kebijakan, terutama menghadapi tantangan pembangunan Riau yang semakin kompleks. Menurutnya, kolaborasi lintas struktur diperlukan agar kebijakan yang dilahirkan dapat tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Fokus Diskusi: Hilirisasi, Transformasi Digital, dan SDM
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai universitas terkemuka, termasuk Sri Endang Kornita (UNRI), M. Irfan Rosyadi (UIR), Alex Wenda (Wakil Rektor II UIN Suska), Junaidi (Unilak), dan Dini Widiarsi (UMRI). Turut hadir pula Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Provinsi Riau, Herman Burdoyo.
Para akademisi dan perwakilan ISEI memberikan pandangan strategis, antara lain mengenai:
-
Hilirisasi komoditas unggulan daerah.
-
Percepatan transformasi digital.
-
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
-
Pengembangan ekonomi berbasis lingkungan.
Ketua ISEI Provinsi Riau menekankan pentingnya penguatan data dan riset ekonomi sebagai dasar vital dalam merumuskan kebijakan publik.
Kinerja Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Jadi Sorotan
Diskusi yang berlangsung dinamis ini juga membahas peluang pengembangan sektor industri, pendidikan, UMKM, dan investasi. Namun, di akhir rapat, Ketua Komisi III Edi Basri memberikan sorotan tajam.
Ia menilai bahwa kinerja pembangunan daerah saat ini belum berjalan optimal, yang berdampak pada rendahnya penyerapan dan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, stabilitas politik daerah juga dinilai masih dipengaruhi oleh berbagai persoalan hukum, serta lemahnya tata kelola pemerintahan.
Edi Basri berharap pertemuan ini dapat memperkuat silaturahmi dan diskusi antara akademisi dan pemangku kebijakan, sehingga mampu memberikan arah pembangunan Riau yang lebih baik ke depannya.(Adv)
