PEKANBARU – Komisi I DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Riau, pada Rabu (12/11/2025). Rapat ini fokus membahas pagu indikatif KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dan evaluasi program peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk fasilitasi mental, spiritual, hingga pengembangan non-pelayanan dasar seperti kepemudaan dan perlindungan anak.
Dalam laporan realisasi, terungkap realisasi keuangan Biro Kesra hingga 7 November 2025 baru mencapai 54,76%, sementara realisasi fisik mencapai 83,88%. Plt Kepala Biro Kesra, Jenri Salmon Ginting, menjelaskan bahwa rendahnya realisasi keuangan disebabkan oleh sejumlah pembayaran kewajiban yang baru akan diselesaikan pada akhir bulan.
Dorong Inisiatif Proaktif dan Perluasan Mitra
Anggota Komisi I, Andi Darma Taufik, memberikan masukan strategis terkait program beasiswa. Ia mendesak Biro Kesra agar kerja sama dengan perguruan tinggi tidak terbatas pada sepuluh universitas yang ada, tetapi diperluas hingga kampus di luar negeri dan wilayah timur Indonesia seperti Makassar.
Menanggapi hal tersebut, Jenri Salmon Ginting menyatakan kesiapan pihaknya menindaklanjuti usulan perluasan mitra penerima beasiswa bagi mahasiswa Riau.
Sementara itu, Anggota Komisi I Hardianto menyoroti pentingnya inisiatif aktif pemerintah dalam menjaring penerima beasiswa.
“Alangkah baiknya ke depan kita tidak menunggu masyarakat atau kampus yang mengajukan proposal. Biro Kesra perlu lebih proaktif menjalin kerja sama dan mencari siswa berprestasi yang terkendala biaya,” tegas Hardianto.
Bantuan Fisik Terhambat Anggaran
Di sisi lain, Anggota Komisi I Zulaikhah mempertanyakan kemungkinan kelanjutan program bantuan sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti pembangunan musholla dan beasiswa penuh.
Perwakilan Biro Kesra menjelaskan, untuk tahun ini, program bantuan fisik seperti pembangunan musholla gratis belum dapat direalisasikan karena adanya pemangkasan dan keterbatasan alokasi anggaran.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I Nur Azmi Hasyim ini berjalan konstruktif, menghasilkan berbagai masukan penting untuk memastikan program Biro Kesra 2026 lebih tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau secara menyeluruh.(Adv)
