PEKANBARU – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Riau menggelar rapat penting guna membahas rencana konsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau. Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bapemperda, Senin (10/11/2025), fokus pada penyelarasan data dan substansi, terutama yang berkaitan dengan kawasan hutan.
Ketua Bapemperda, Sunaryo, menekankan urgensi ketelitian data. “Hari ini kita fokus pada persiapan konsultasi ke KLHK terkait RTRW Provinsi Riau. Kita harus menuntaskan data agar tidak ada lagi perbedaan ketika sampai di tingkat pusat,” ujar Sunaryo.
Anggota Bapemperda, Edi Basri, turut menyoroti pentingnya sinkronisasi antara hasil verifikasi teknis dengan kondisi lapangan demi menghindari tumpang tindih regulasi.
Perbedaan Data Usulan Kawasan Hutan
Dalam rapat, Arif Budiman dari Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau memaparkan hasil rekapitulasi usulan kawasan hutan. Namun, Anggota Bapemperda Ginda Burnama menyoroti adanya perbedaan signifikan data usulan dari Kota Pekanbaru dibandingkan data yang dimiliki Provinsi Riau.
“Untuk Pekanbaru, kenapa terdapat perbedaan yang cukup jauh dengan data provinsi? Kalau kita lihat kebutuhan ruangnya, tentu lebih besar. Tapi di sini hanya tercatat 46 hektare, sedangkan usulan provinsi lebih dari 2.000 hektare. Ini perlu dikoordinasikan kembali,” jelas Ginda.
Diskusi menghasilkan kesepakatan bersama bahwa sinkronisasi data dan penyesuaian dokumen teknis adalah langkah krusial sebelum konsultasi resmi.
Menutup rapat, Sunaryo berharap hasil penyusunan Propemperda dan RTRW ini dapat berjalan tepat arah, akuntabel, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau.***
Narasi & Foto : Istimewa
