PEKANBARU — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Inhu, Zulfahmi Adrian, saat menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Balai Serindit, Aula Gubernuran Pekanbaru, Jumat (21/11/2025).
Kegiatan yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini dihadiri Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau, serta berbagai pemangku kepentingan dan pelaku usaha dari seluruh kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengapresiasi penuh dukungan pemerintah daerah di Riau terhadap pelaksanaan SE 2026.
“Sensus Ekonomi adalah hajatan besar nasional yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Kegiatan ini membutuhkan dukungan kuat dari seluruh pihak untuk mendata seluruh pelaku usaha di Indonesia,” ujar Sonny.
“Melalui FGD ini, kami mengajak semua stakeholder, baik pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun akademisi, untuk berkolaborasi mendukung SE 2026 yang akan berlangsung pada Juni–Juli tahun depan,” sambungnya.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dalam kesempatan itu menegaskan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi Riau dalam menyukseskan sensus tersebut.
“Kami siap mendukung sepenuhnya. Data sensus ini sangat penting sebagai pedoman kebijakan pembangunan Riau 10 tahun ke depan. Karena itu, kami berharap pelaku usaha dapat memberikan data yang benar dan akurat,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah persuasif untuk perusahaan yang enggan memberikan data.
“Jika ada yang belum mau berpartisipasi, kita akan lakukan pendekatan. Kalau perlu kita surati. InsyaAllah jika langsung diajak oleh Gubernur, mereka akan bersedia,” ujarnya optimistis.
Sementara itu, Sekda Inhu Zulfahmi Adrian menyampaikan bahwa Pemkab Inhu berkomitmen mendukung penuh SE 2026 di Kabupaten Indragiri Hulu melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan BPS.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan komitmen bersama sebagai langkah awal memperkuat data ekonomi yang akurat dan menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah ke depan.
