PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menggelar audiensi penting bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau pada Rabu (26/11/2025). Pertemuan ini bertujuan meminta data angka kemiskinan terkini sebagai dasar penguatan kebijakan bantuan sosial (bansos) dan peningkatan akurasi sasaran penerima bantuan di wilayah Provinsi Riau.
Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, menegaskan bahwa data akurat dari BPS sangat krusial untuk menunjang kinerja legislatif.
“Data BPS menjadi dasar penting bagi DPRD dalam merumuskan kebijakan dan memastikan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kami ingin memperkuat sinergi dengan BPS untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kaderismanto.
Anggota DPRD Abdul Kasim secara spesifik menyoroti persoalan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang sering dikeluhkan masyarakat karena adanya ketidaktepatan data di lapangan. Sementara itu, Robin P. Hutagalung menanyakan tolak ukur BPS dalam memprediksi potensi ekonomi dan sumber daya Provinsi Riau.
BPS Jelaskan Data Bersifat Dinamis dan Pentingnya Pembaruan DTKS
Menanggapi masukan dari anggota dewan, Kepala BPS Riau, Asep Riyadi, memaparkan peran BPS yang berbasis pada tiga komponen statistik (dasar nasional, sektoral, dan khusus).
Asep menekankan bahwa data bantuan sosial (seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS) bersifat dinamis, sehingga perubahan kondisi masyarakat harus selalu diperbarui untuk menjaga akurasi.
“Pembaruan data sangat penting untuk menjaga akurasi. BPS terus melakukan sosialisasi terkait Sensus Ekonomi dan mendukung optimalisasi data seperti DTKS agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran,” jelas Asep.
Ia menambahkan bahwa data statistik dasar nasional (DTSN) akan diserahkan kepada tiga kementerian terkait, yakni Kementerian Sosial, Bappenas, dan Kementerian Pemberdayaan Masyarakat.
Statistisi Ahli Madya BPS, Meita Komalasari, juga menyampaikan bahwa BPS akan melibatkan DPRD dalam kegiatan Sensus Ekonomi mendatang dan mempromosikan hasil riset melalui program podcast BPS.
Di akhir audiensi, Ketua DPRD Kaderismanto berharap sinergi yang baik antara DPRD dan BPS dapat semakin memperkuat upaya penyaluran bantuan dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau.(Adv)
