JAKARTA — Meningkatnya minat pembangunan lapangan padel di wilayah Jabodetabek sepanjang 2025 membuat kebutuhan informasi mengenai prosedur dan biaya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) semakin tinggi. Banyak investor dan pengusaha mengaku masih bingung terkait besaran biaya, syarat dokumen, serta langkah resmi yang harus ditempuh untuk memperoleh persetujuan pembangunan fasilitas olahraga tersebut. Lalu berapa biayanya? Bagaimana prosedur pengurusannya? Apakah perlu bekerjasama dengan konsultan jasa PGB lapangan Padel?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Masterizin mengajak pembaca untuk ikut mempelajari proses izin PBG tersebut. Dalam rilis yang diterima Potret24.com, Masterizin.id menyebutkan bahwa sejak 2021 pemerintah resmi mengganti sistem IMB menjadi PBG. Untuk lapangan padel, pengajuan PBG bersifat wajib karena bangunan ini termasuk dalam kategori fasilitas olahraga yang dapat memiliki fungsi komersial maupun publik. Setelah bangunan selesai dibangun, pemilik juga wajib mengajukan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum lapangan dapat digunakan secara resmi.
Biaya PBG sangat dipengaruhi oleh lokasi, luas lahan, fungsi bangunan, serta komponen tambahan yang mungkin disertakan, seperti kafe, gym, atau fasilitas komersial lain.
Estimasi biaya di Jakarta misalnya, berada pada kisaran Rp45 juta hingga Rp85 juta. Angka ini terdiri dari biaya gambar antara Rp15 juta hingga Rp25 juta serta estimasi retribusi Rp30 juta hingga Rp60 juta. Di Bogor, total biayanya diperkirakan Rp37 juta hingga Rp70 juta, sementara di Depok berada pada kisaran Rp32 juta hingga Rp63 juta. Untuk wilayah Tangerang, estimasi totalnya mencapai Rp42 juta hingga Rp77 juta. Sedangkan Bekasi diperkirakan sebesar Rp38 juta hingga Rp70 juta.
Proses pengurusan juga terkesan tidak sederhana. Terdapat sejumlah dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuannya, meliputi sertifikat tanah seperti SHM atau HGB, identitas pemohon baik KTP maupun dokumen perusahaan apabila diajukan oleh badan usaha, serta gambar arsitektur lengkap yang mencakup denah, siteplan, tampak, dan potongan bangunan. Pelampiran perhitungan struktur juga menjadi syarat penting, termasuk detail rangka baja, pondasi, serta atap. Selain itu, pelaku usaha wajib memiliki NIB atau Nomor Induk Berusaha sebagai identitas usaha di bidang olahraga. Dokumen lingkungan seperti UKL-UPL atau AMDAL dapat diminta apabila lapangan memiliki kapasitas besar, meski sifatnya tidak selalu wajib.
Prosedur resmi pengajuan PBG dimulai dengan memastikan seluruh dokumen sudah lengkap. Setelah itu, pemohon dapat melakukan pengajuan melalui platform SIMBG atau OSS RBA, kemudian mengisi data sesuai sertifikat tanah dan gambar arsitektur yang telah disiapkan. Berkas tersebut akan diverifikasi oleh Dinas PUPR atau DPMPTSP setempat. Jika terdapat kekurangan teknis, dinas dapat meminta revisi gambar. Namun perlu diigat, revisi hanya dilakukan berdasarkan permintaan resmi dinas, bukan dari pihak klien. Setelah proses verifikasi dinyatakan selesai, pemohon akan menerima rincian retribusi yang harus dibayarkan sebelum PBG diterbitkan. Bila bangunan telah selesai dibangun, tahap berikutnya adalah pengajuan SLF sebagai tanda bahwa bangunan siap difungsikan.
Dalam keterangan tersebut Masterizin juga menjelaskan sejumlah kendala umum yang sering muncul dalam proses pengurusan PBG. Biaya yang dianggap tinggi menjadi salah satu keluhan karena lapangan padel diklasifikasikan sebagai bangunan dengan fungsi komersial. Selain itu, revisi gambar kerap terjadi akibat detail teknis seperti struktur baja, atap, atau sistem drainase yang perlu disesuaikan dengan ketentuan dinas.
Proses yang dapat berlangsung antara enam hingga dua belas minggu juga menjadi tantangan tersendiri, terutama jika dokumen awal belum disiapkan secara lengkap. Pada kasus tertentu, kebutuhan dokumen lingkungan juga dapat menambah tahapan administrasi.
Jika semua proses dan dokumen ini terasa rumit, sebenarnya adalah beberapa tips agar biaya dan proses pengurusan PBG lebih efisien. Untuk menghindari masalah, pastikan bekerjasama dengan arsitek yang berpengalaman dalam pembangunan fasilitas olahraga, mengajukan dokumen yang lengkap sejak awal, melakukan pengajuan melalui SIMBG untuk mempercepat proses, serta menggabungkan pengurusan PBG dan SLF agar lebih efisien. Penggunaan jasa konsultan resmi juga dinilai dapat membantu menghindari risiko kesalahan teknis.
Salah satu konsultan yang disebut menyediakan layanan tersebut adalah Masterizin, yang menawarkan pendampingan pengurusan PBG, validasi gambar, hingga SLF melalui situs resmi mereka di masterizin.id.
Dalam keterangan tertulisnya, dijelaskan bahwa kesulitan pengurusan dapat disederhanakan dengan menggunakan layanan konsultan. Untuk Jakarta misalnya, biaya PBG lapangan padel berkisar antara Rp45 juta hingga Rp85 juta. SLF dinyatakan wajib untuk memastikan lapangan dapat digunakan secara resmi. Proses pengurusan PBG biasanya berlangsung selama delapan hingga dua belas minggu. Memang terdapat perbedaan biaya antarwilayah disebabkan oleh perbedaan retribusi daerah sehingga perlu dikonsultasikan langsung dengan konsultan. Untungnya Masterizin juga memastikan dapat membantu penyusunan desain dan gambar arsitektur sesuai standar PBG apabila diperlukan. (*rls)
