PEKANBARU – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau menggelar rapat lanjutan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau dalam rangka finalisasi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Murni Tahun Anggaran 2026. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Senin (24/11/2025), ini menandai tuntasnya tahapan penyusunan dokumen perencanaan anggaran.
Pembahasan finalisasi ini berfokus pada penyesuaian pendapatan, belanja, pembiayaan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan potensi defisit. Selain itu, turut dibahas penyesuaian kegiatan penunjang Sekretariat DPRD, termasuk hak-hak keuangan dewan yang akan diselaraskan dalam Ranperda APBD 2026.
Ketua DPRD Soroti Hak Daerah dan Pemulihan Fiskal
Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, menyampaikan bahwa penyesuaian pendapatan tahun ini perlu didukung oleh pemerintah pusat, terutama terkait pemenuhan hak-hak wajib daerah.
“Suara masyarakat harus disampaikan kepada pemerintah pusat agar apa yang menjadi hak daerah dapat dirasakan oleh masyarakat dan direalisasikan dengan baik,” tegas Kaderismanto.
Ia mengakui bahwa beberapa usulan masyarakat belum dapat terakomodir karena kondisi keuangan Pemprov Riau yang masih dalam tahap pemulihan pasca defisit anggaran tahun sebelumnya. Namun, ia memastikan bahwa kondisi fiskal tahun ini telah menunjukkan perbaikan.
Sekda Syahrial Abdi Akui Dampak Hilangnya TPP
Menanggapi kondisi fiskal, Sekda Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan harus mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam merencanakan dan merealisasikan program secara konkret, cermat, cepat, dan tepat.
Secara internal, Syahrial Abdi mengakui bahwa hilangnya Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) berdampak pada pegawai. Meski demikian, ia memberikan motivasi agar para pegawai tetap proaktif dan semangat, serta menjanjikan insentif lain sebagai dasar pemerintah untuk mempertahankan pendapatan pegawai.
Rapat ditutup dengan kesepakatan formulasi ringkasan anggaran APBD 2026. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama KUA-PPAS APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026.(Adv)
