ROHUL – Komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat kembali mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Bupati Rokan Hulu H. Anton, ST, MM secara resmi menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, atas peran aktif dan dukungan penuh Pemkab Rohul dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan di wilayahnya.
Penyerahan penghargaan berlangsung di Aula Balai Serindit, Gubernuran Riau, pada Selasa (21/10/2025), dalam agenda Peresmian Pos Bantuan Hukum dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kemenkumham RI dan pemerintah daerah se-Riau.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Dr. Supratman Andi Atgas, S.H., M.H. dari Kemenkumham RI, serta Sherly Tjoanda, Duta Pos Bantuan Hukum, yang memberikan apresiasi terhadap langkah progresif Pemkab Rohul dalam memastikan keadilan dapat dijangkau hingga ke pelosok desa.
Dalam sambutannya, Bupati Anton menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya bentuk pengakuan pemerintah pusat, tetapi juga hasil kerja keras bersama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat Rohul.
“Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan seluruh warga, termasuk di desa terpencil, memiliki hak yang sama dalam mendapatkan bantuan hukum. Pos Bantuan Hukum Desa ini adalah wujud nyata komitmen kita untuk menghadirkan keadilan yang merata,” ujar Bupati Anton.
Melalui pembentukan Posbakum Desa/Kelurahan, masyarakat kini dapat memperoleh layanan pendampingan hukum — baik litigasi maupun non-litigasi — secara gratis dan profesional. Layanan tersebut diberikan oleh lembaga bantuan hukum yang telah terverifikasi oleh Kemenkumham RI.
Langkah ini sejalan dengan semangat Rokan Hulu sebagai Negeri Seribu Suluk, di mana nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan kepedulian menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan dukungan penuh dari Pemkab Rohul, Pos Bantuan Hukum diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia dalam memperluas akses terhadap keadilan hingga ke tingkat desa.
