TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan menekan laju inflasi daerah. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Bupati Inhil H. Herman, yang diwakili oleh Asisten II Setda Inhil, Dwi Budianto, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, Senin (13/10/2025).
Rapat yang berlangsung secara virtual ini diikuti dari E-Bilik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Tembilahan. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh para gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan, Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, dan unsur Forkopimda di masing-masing daerah.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi dan langkah cepat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi gejolak harga bahan pokok.
“Pemerintah daerah harus aktif melakukan intervensi pasar, memperkuat koordinasi antarinstansi, dan memastikan distribusi bahan pokok tetap lancar. Operasi pasar murah dan monitoring harga harus dijalankan secara berkelanjutan,” tegas Tito.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional per September 2025 tercatat sebesar 2,65 persen (year on year) dan 0,21 persen (month to month). Angka tersebut menunjukkan bahwa inflasi nasional masih berada dalam sasaran pemerintah, yakni 2,5 ± 1 persen, menandakan kondisi perekonomian yang relatif stabil.
Sementara itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Provinsi Riau pada minggu kedua Oktober 2025 mencapai 1,18. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya harga cabai merah, daging ayam ras, dan jeruk. Dari sepuluh kabupaten/kota di Riau, Kabupaten Bengkalis tercatat mengalami kenaikan IPH tertinggi dalam periode tersebut.
Asisten II Setda Inhil, Dwi Budianto, yang hadir mewakili Bupati Herman, menyampaikan bahwa Pemkab Inhil akan terus menindaklanjuti arahan Mendagri dengan langkah konkret di lapangan.
“Kami terus berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pihak terkait untuk menjaga pasokan serta harga pangan tetap terkendali, terutama menjelang akhir tahun,” ujarnya.
Rakor ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi daerah. Pemkab Inhil juga berkomitmen memperluas kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan memperkuat kerja sama dengan pelaku usaha lokal serta Bulog dalam menjamin ketersediaan pangan. (adv)
