PEKANBARU – Menanggapi aksi unjuk rasa di Kota Pekanbaru, para pemuka agama, tokoh masyarakat, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersatu menyerukan persatuan. Mereka kompak meminta agar massa aksi tetap mengedepankan ketenangan dan menghindari tindakan anarkis yang bisa merugikan banyak pihak.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Riau, KH Abdurrahman Qoharuddin, mengingatkan pentingnya menjaga ucapan dan tindakan di lapangan. Menurutnya, kata-kata kasar bisa menjadi pemicu yang memperkeruh suasana. “Kita jangan ada yang terpancing, dan kawan-kawan petugas di lapangan tetap menahan diri. Kita perlu menjadi peredam,” ujarnya di Gedung Balai Daerah Serindit, Pekanbaru.
KH Abdurrahman menambahkan, para pemimpin lintas agama telah menyampaikan pesan damai kepada umat masing-masing. Dengan begitu, seruan dari tokoh agama diharapkan dapat didengarkan oleh para jamaahnya. Ia juga menekankan bahwa komunikasi menjadi kunci utama untuk menyelesaikan persoalan, sejalan dengan budaya Melayu yang menjunjung tinggi kesantunan.
Senada dengan itu, Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan bahwa unjuk rasa adalah hal yang wajar dan dijamin undang-undang. Pemerintah tidak pernah menutup ruang bagi penyampaian aspirasi, namun ia menekankan batasan yang tidak boleh dilanggar, yaitu aksi anarkis.
Gubri berpendapat bahwa keamanan dan ketentraman masyarakat adalah kunci dari pembangunan. Jika rasa aman terganggu, maka aktivitas vital masyarakat—mulai dari ekonomi, sosial, hingga pendidikan—bisa terhalang. “Kita ingin Indonesia ini tentram, Riau tentram dan aman. Kunci dari pembangunan dan kemajuan adalah keamanan,” pungkasnya.
