TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus menunjukkan komitmennya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Hal ini ditandai dengan partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian.
Bupati Inhil, H. Herman, diwakili Asisten I Setda Inhil, Fajar Husin, mengikuti rakor secara daring dari ruang e-bilik Diskominfo Pers Tembilahan. Kegiatan ini melibatkan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.
Dalam pemaparannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa inflasi nasional pada Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen (year-on-year), turun signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 3,27 persen. Secara bulanan (month-to-month), inflasi bahkan mencatat angka –0,08 persen, yang berarti terjadi deflasi.
Komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi antara lain beras, cabai merah, rokok kretek filter, bawang merah, dan emas perhiasan. Sebaliknya, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, dan tarif angkutan udara menjadi faktor penyumbang deflasi.
Selain membahas inflasi, rakor juga menyinggung capaian pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah serta peran pemerintah daerah dalam mendukung program nasional, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan realisasi Program 3 Juta Rumah.
Rakor ini juga memberikan perhatian khusus pada dinamika sosial masyarakat. Data Kemendagri mencatat sejak 25 Agustus 2025 terdapat 228 aksi unjuk rasa di 35 provinsi. Sebanyak 42 kabupaten/kota di antaranya mengalami potensi aksi anarkis, sedangkan 144 kabupaten/kota lainnya mencatat aksi unjuk rasa yang perlu diantisipasi.
Fajar Husin menegaskan bahwa Pemkab Inhil siap memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“Stabilitas harga menjadi kunci daya beli masyarakat. Kami akan terus berkolaborasi untuk memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau dan ekonomi daerah tumbuh sehat,” ujarnya usai rakor.
Melalui rakor ini, diharapkan sinergi pusat dan daerah semakin erat, sehingga inflasi tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi terus terjaga, dan program pengentasan kemiskinan bisa berjalan optimal. Pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan kepekaan terhadap dinamika sosial, agar potensi gejolak dapat diantisipasi sejak dini. (adv)
