PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan tokoh masyarakat menggelar rapat koordinasi untuk mengantisipasi potensi gejolak sosial. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (1/9/2025), ini merupakan respons terhadap situasi nasional yang dinilai berpotensi memicu instabilitas.
Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyampaikan bahwa unjuk rasa adalah hal yang wajar selama dilakukan secara damai. Namun, ia menekankan kekhawatiran terhadap aksi yang berpotensi berubah menjadi anarkis dan merusak.
Sebagai langkah pencegahan, Pemprov Riau telah meniadakan kegiatan seremonial, menghindari pernyataan provokatif dari pejabat, dan mendorong program pro-rakyat. Beberapa sekolah di area rawan unjuk rasa juga dialihkan ke pembelajaran daring.
“Mohon bantuan tokoh masyarakat agar dapat menenangkan masyarakat. Kita ingin Indonesia, khususnya Riau, tentram dan aman,” ujar Gubernur. Ia menambahkan bahwa keamanan adalah fondasi utama bagi kelangsungan aktivitas ekonomi, sosial, dan pendidikan.
Kapolda Riau yang turut hadir, mengingatkan bahwa di beberapa provinsi lain, situasi telah memburuk dengan adanya penjarahan dan perusakan fasilitas umum. “Tentunya kita berharap hal tersebut tidak terjadi di Bumi Lancang Kuning, Negeri Melayu,” ucapnya.
Sejauh ini, kondisi Riau masih aman dan terkendali. Pemerintah daerah bersama kepolisian telah melakukan berbagai mitigasi, termasuk doa bersama, serta koordinasi dengan komunitas ojek online. Gubernur Abdul Wahid menegaskan bahwa aspirasi masyarakat, terutama dari kalangan muda, akan terus diterima melalui pendekatan humanis dan dialog terbuka. “Peradaban Melayu muncul karena adanya dialog,” pungkasnya.
