PEKANBARU – Gubernur Riau, Abdul Wahid, memimpin rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda untuk membahas situasi terkini. Dalam pertemuan di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (1/9/2025), ia menegaskan pentingnya pendekatan humanis dalam menghadapi massa aksi dan melayani masyarakat.
Gubernur meminta seluruh aparatur sipil untuk bersikap santun dan menghindari arogansi. “Yang melayani masyarakat harus bersikap sopan dan tidak arogan, karena arogansi bisa menimbulkan persepsi yang berbeda, walaupun niatnya baik,” ujarnya. Selain itu, ia juga menekankan agar program sosial, seperti PKH, dikoordinasikan dengan baik untuk mencegah keresahan di masyarakat.
Menanggapi unjuk rasa, Gubri memutuskan bahwa pembelajaran daring hanya akan diterapkan di sekolah-sekolah yang berada di sekitar titik keramaian, seperti DPRD dan Polda. Ia menolak opsi meliburkan seluruh sekolah karena bisa menimbulkan kecemasan. Sebagai respons atas tekanan ekonomi, pemerintah juga telah menggencarkan program pasar murah.
Mantan Gubernur Riau, Anas Makmun, berpendapat bahwa narasi “Riau aman” adalah langkah terbaik untuk meredakan ketegangan. Sementara itu, Syamsuar meminta agar isu-isu lokal, sekecil apa pun, tidak diabaikan karena bisa menjadi pemicu konflik yang meluas. Edy Natar juga menekankan pentingnya pendekatan yang manusiawi dan meminta seluruh jajaran untuk tetap tenang dan bijak.
Kapolda Riau mengusulkan deklarasi keamanan bersama dari seluruh elemen masyarakat. Ia menilai, mobilisasi massa kini jauh lebih cepat berkat media sosial. “Kita butuh komitmen bersama. Semua forum, lembaga adat, dan tokoh masyarakat harus bersatu menjaga ketenteraman,” katanya.
Di akhir rapat, Gubernur Abdul Wahid mengimbau seluruh tokoh masyarakat, termasuk dari MUI, NU, dan Muhammadiyah, untuk ikut turun ke lapangan. “Kita harus turun bersama ke lapangan, meyakinkan masyarakat bahwa suara mereka didengar dan dilindungi,” pungkasnya.
