TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar kegiatan Mitigasi dan Manajemen Risiko bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau pada Senin (8/9/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Inhil, H. Herman, sebagai upaya mengawal pembangunan agar tepat sasaran dan mengurangi potensi kegagalan program.
Dalam paparannya, Bupati Herman menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan pengelolaan risiko di setiap tahap pembangunan. Ia mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi Pemkab Inhil, khususnya pada tahun anggaran 2024 yang mengalami defisit cukup besar.
“Tahun 2024 kita defisit anggaran lebih kurang Rp450 miliar, sehingga banyak OPD dan Kuasa Pengguna Anggaran ragu untuk bekerja. Kami akhirnya sepakat melakukan efisiensi anggaran dengan pertimbangan bersama legislatif,” jelas Bupati Herman.
Bupati juga menekankan bahwa dalam situasi sulit, dirinya dan Wakil Bupati Yuliantini memilih untuk mengutamakan kestabilan keuangan daerah terlebih dahulu.
“Kami memegang prinsip biarlah visi dan misi kami mengalah terlebih dahulu untuk memastikan keuangan daerah tertata dengan baik. Alhamdulillah, kini kita bisa menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah,” imbuhnya.
Kegiatan ini dihadiri jajaran kepala perangkat daerah dan pejabat terkait di lingkungan Pemkab Inhil. BPKP Riau memberikan arahan teknis mengenai bagaimana pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi risiko, menyusun mitigasi yang efektif, serta membangun sistem pengawasan yang lebih responsif terhadap dinamika lapangan.
Bupati Herman juga berpesan kepada seluruh OPD untuk tidak hanya fokus pada pelaksanaan program, tetapi juga berani mengevaluasi persoalan yang dihadapi dan mencari solusi sejak dini.
“Untuk menghadapi tahun anggaran 2026, saya minta setiap perangkat daerah mengupas persoalan di masing-masing bidang agar kita tahu di mana letak ancaman risiko. Dengan begitu, kita bisa mencari solusi terbaik sehingga program pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Langkah mitigasi ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan dan menjamin bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. (adv)
