TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat koordinasi untuk menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), sebagai tindak lanjut dari Permendagri Nomor 53 Tahun 2020. Rapat ini menekankan pentingnya pendekatan yang terencana, sistematis, dan kolaboratif untuk menekan angka kemiskinan di daerah.
Wakil Bupati Indragiri Hilir, Hj. Yuliantini, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus bersinergi dalam merumuskan strategi dan program. Tujuannya adalah memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat kurang mampu.
“Sesuai amanat Permendagri, seluruh OPD harus berkolaborasi. Kita harus memperkuat sinergi lintas sektor dan memastikan program yang ada benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Yuliantini.
Ia juga mendorong OPD untuk mempercepat integrasi data, menajamkan sasaran program, dan menjadikan setiap kebijakan pembangunan berpihak pada masyarakat kurang mampu.
Berdasarkan data, persentase penduduk miskin di Inhil pada tahun 2024 mencapai 5,66%, naik 0,02% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan.
Selain kemiskinan, rapat juga menyoroti isu stunting. Prevalensi stunting dan jumlah keluarga berisiko stunting di Inhil masih tergolong tinggi, dengan jumlah mencapai 68.302 keluarga. Angka ini menuntut langkah nyata dan terintegrasi antara program penanggulangan kemiskinan dengan percepatan penurunan stunting.
Yuliantini kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. “Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan lembaga terkait dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan sekaligus memperbaiki kualitas hidup masyarakat Inhil,” tutupnya.
