TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengambil langkah proaktif dalam menanggulangi tingginya kasus pernikahan anak di wilayahnya. Melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Pemkab Inhil bersinergi dengan Forum Anak Inhil menyelenggarakan sosialisasi pencegahan yang dihadiri berbagai pihak.
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP2KBP3A, Siti Munziarni, menyampaikan kekhawatiran pemerintah terhadap data yang ada. “Pada tahun 2024, tercatat 167 kasus pengajuan pernikahan usia anak. Sementara itu, hingga Juli 2025, sudah ada 95 pengajuan, dengan 88 di antaranya diajukan oleh anak perempuan. Angka ini belum termasuk pernikahan siri, yang kami perkirakan jauh lebih tinggi,” jelas Siti. Angka inilah yang menjadi pemicu utama diselenggarakannya sosialisasi ini, dengan harapan kasus serupa bisa menurun drastis di masa mendatang.
Sekretaris Dinas P2KBP3A, Matzen, yang mewakili Bunda PAUD Inhil, menegaskan dampak buruk dari pernikahan anak. “Kasus perceraian, gangguan kesehatan reproduksi, peningkatan angka stunting, anak putus sekolah, hingga kemiskinan sering kali menjadi konsekuensi dari pernikahan dini,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Matzen mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua dan guru, untuk bersama-sama membekali anak dengan pengetahuan dan mendorong mereka mengikuti kegiatan positif. “Kami mengharapkan peran aktif dari semua stakeholder untuk bersinergi dan bahu-membahu mencegah pernikahan usia anak,” tambahnya.
Acara yang digelar di Gedung Wanita Tembilahan pada Rabu (6/8) ini juga menjadi momen penghargaan bagi pemenang Lomba Video Rangkaian Hari Anak. Selain itu, kegiatan ini turut diisi dengan pemberian tablet penambah darah oleh Kepala Dinas Kesehatan Inhil kepada para peserta, serta penyampaian materi sosialisasi oleh Dr. Ruhiat, seorang konselor keagamaan dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
