PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, melalui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) M. Job Kurniawan, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Riau terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2025-2029. Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada Senin (11/8/2025).
Job Kurniawan mengapresiasi tinggi seluruh masukan dan saran dari fraksi-fraksi. Menurutnya, pandangan tersebut menjadi bahan berharga untuk menyempurnakan dokumen perencanaan lima tahunan ini agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan nasional.
Menanggapi berbagai fraksi, Job Kurniawan menegaskan komitmen Pemprov Riau. Kepada Fraksi PDI Perjuangan dan Demokrat, ia menyatakan kesepahaman bahwa RPJMD harus memuat prioritas pembangunan yang terukur, realistis, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta kemampuan fiskal daerah.
Sementara itu, untuk Fraksi Partai Gerindra dan PKB, Pj Sekda menekankan bahwa pembangunan desa akan tetap menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan keagamaan. Ia mengakui masih adanya desa yang sangat tertinggal dan membutuhkan dukungan pendanaan dari berbagai sumber.
Terkait dengan Fraksi PAN Plus, Job Kurniawan menyoroti tantangan ketahanan pangan di mana kebutuhan beras lokal baru terpenuhi 22 persen. Pemprov akan berupaya meningkatkan produksi dengan memperhatikan kondisi lahan gambut dan mengutamakan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.
“Tidak semua dapat terjawab secara rinci di forum ini, namun semua masukan akan dibahas bersama dalam rapat Pansus,” tutupnya. Ia berharap ikhtiar ini dapat mewujudkan Riau yang berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, religius, dan maju.
