BANGKINANG KOTA – Pemerintah Kabupaten Kampar memperkuat komitmennya dalam mengendalikan inflasi daerah dan mendukung Program 3 Juta Rumah dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kampar, Suhermi, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, secara virtual, Selasa (19/8/2025).
Dalam Rakor tersebut, Sekjen Kemendagri menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai, bawang, dan beras. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, juga memaparkan bahwa inflasi tahunan per Juli 2025 mencapai 2,37%. Data ini menjadi acuan bagi daerah untuk mengambil langkah cepat.
Menanggapi hal tersebut, Suhermi menyatakan Pemkab Kampar akan terus melakukan intervensi. Salah satu strategi yang disiapkan adalah operasi pasar di setiap kecamatan, yang bertujuan menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan pasokan.
Selain isu inflasi, Rakor juga membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Suhermi menjelaskan, pemerintah pusat menekankan pentingnya peran Pemda dalam menyukseskan program ini, terutama terkait regulasi dan perizinan.
Untuk mendukung percepatan program tersebut, Pemkab Kampar siap membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang meminta Pemda menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan mempercepat penerbitan izin.
“Pemerintah Kabupaten Kampar siap membebaskan BPHTB dan PBG untuk mendukung percepatan pembangunan 3 juta rumah,” tegas Suhermi.
Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Kampar tidak hanya berupaya menjaga stabilitas harga, tetapi juga bersinergi dengan program nasional untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi warganya.
