INDRAGIRI HILIR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), yang diwakili oleh Asisten II Setda Inhil Junaidy Ismail bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), mengikuti Rapat Koordinasi (Rakoor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual pada Selasa (19/8/2025). Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga di wilayah tersebut.
Rakoor yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, ini juga menghadirkan pemaparan dari Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono. Pertemuan ini diikuti oleh pejabat kementerian/lembaga serta para kepala daerah se-Indonesia.
Dalam paparannya, BPS menyampaikan data inflasi bulanan dari Januari hingga Juli 2025. Komoditas yang paling sering memicu inflasi adalah beras, tomat, bawang merah, dan cabai rawit. Sebaliknya, komoditas penyumbang deflasi terbesar adalah cabai merah, bawang putih, dan tarif listrik.
Pemerintah pusat menekankan pentingnya empat aspek utama dalam pengendalian inflasi: ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
Partisipasi Pemkab Inhil dalam rakoor ini menegaskan komitmen daerah untuk mengawal langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Tujuannya adalah agar perekonomian daerah tetap stabil dan tidak terganggu oleh fluktuasi harga.
