PEKANBARU – Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau bersepakat untuk melakukan monitoring atas kerja sama strategis yang telah terjalin. Rapat koordinasi ini digelar di Kantor BKSDA Riau, Pekanbaru, pada Rabu (27/8/2025).
Delegasi dari Pemkab Bengkalis, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah dr. Ersan Saputra TH, disambut hangat oleh Kepala BKSDA Riau Supartono.
Fokus pembahasan dalam pertemuan ini adalah kerja sama terkait pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas di kawasan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil dan Suaka Margasatwa Balai Raja yang berlangsung dari tahun 2023 hingga 2027.
Supartono mengapresiasi komitmen Pemkab Bengkalis untuk melaksanakan monitoring, baik secara administratif maupun di lapangan. Menurutnya, monitoring adalah kewajiban yang harus dilakukan setiap tahun untuk memastikan program kerja sama berjalan sesuai rencana dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
“Monitoring ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Hasil dari monitoring inilah yang menjadi dasar untuk kita menyusun Rencana Kerja Tahunan,” ujar Kepala BKSDA.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra, berharap monitoring ini bisa menjadi momentum untuk mengevaluasi dan memantau kemajuan program-program konservasi di wilayahnya.
“Kami menyambut baik dan mendukung kegiatan monitoring ini agar dapat memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana, mengidentifikasi masalah, dan meningkatkan kualitas laporan kerja sama secara berkelanjutan,” ucap Ersan.
Pada akhir pertemuan, kedua pihak sepakat untuk melanjutkan monitoring di lapangan. Pemkab Bengkalis juga diwajibkan membuat laporan tertulis atas semua kegiatan yang telah dilakukan, dengan pendampingan langsung dari aparatur BKSDA Riau.
Pertemuan ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting dari kedua belah pihak, termasuk Kepala Bidang Teknis BKSDA Riau, Ujang Holisudin, dan Kepala Dinas dari berbagai sektor di lingkungan Pemkab Bengkalis.
