PEKANBARU – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan bahwa kebijakan yang baik harus didasarkan pada data yang akurat. Hal ini disampaikannya pada acara penandatanganan nota kesepakatan bersama (MoU) program Satu Data Riau antara Badan Pusat Statistik (BPS) RI dengan Pemerintah Provinsi Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (7/8/2025).
Menurut Wahid, era saat ini tidak lagi memberi ruang bagi kebijakan berbasis asumsi. Data harus menjadi fondasi dari setiap perencanaan dan keputusan pemerintah agar pembangunan tidak kehilangan arah. “Pemerintah ingin membangun ekosistem yang baik, terukur, dan memiliki data yang akurat. Data yang akurat itu penting, agar kebijakan yang diambil pun bisa tepat sasaran,” tegasnya.
Untuk mencapai hal ini, Gubernur Wahid menjabarkan empat langkah strategis:
- Integrasi data antara pusat dan daerah.
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola data dari tingkat OPD hingga desa.
- Digitalisasi data publik untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.
- Memperluas literasi data kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas.
Ia menyadari bahwa tanpa kesiapan SDM dan sistem, cita-cita pemerintahan berbasis data tidak akan tercapai. Oleh karena itu, kolaborasi dengan BPS menjadi kunci.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mendukung penuh arah kebijakan tersebut. Ia mengatakan, data yang berkualitas bukan sekadar angka, tetapi instrumen untuk membaca persoalan dan merumuskan solusi. “Statistik tak hanya sekadar angka, tapi harus mampu memberikan makna yang mendalam bagi pemerintah,” ujarnya.
Ia berharap, MoU ini menjadi pijakan awal untuk terus memperkuat kolaborasi dan menghadirkan dampak nyata dari data bagi pembangunan Riau.
