PEKANBARU – Usai dikukuhkan oleh Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Evenri Sihombing, langsung menyatakan kesiapannya untuk mengawal perbaikan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Ia juga akan fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mendorong Pemprov Riau bersama Inspektorat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Evenri Sihombing setelah pelantikannya di Gedung Daerah Pauh Janggi, Senin (11/8/2025).
Ia menyoroti potensi besar Riau yang belum tergarap maksimal, padahal kekayaan alamnya melimpah. Dengan PAD yang lebih besar, belanja daerah pun dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, Evenri akan mendorong penguatan sistem pengendalian internal untuk mencegah praktik korupsi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Karena ternyata dari 13 pemerintah daerah, tidak ada satu pun yang bebas dari kasus korupsi. Ini menjadi atensi dan arahan dari pimpinan kami,” ungkap Evenri. Ia berjanji akan segera berkolaborasi dengan Inspektorat Riau untuk mewujudkan langkah-langkah pencegahan ini.
Mantan Direktur Investigasi I BPKP RI ini juga berencana menemui Gubernur Riau untuk menyampaikan laporan semester dan rekomendasi perbaikan. “Kami siap mengawal seluruh perbaikan ke depan, untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Evenri yang memiliki latar belakang investigasi selama 26 tahun, juga menegaskan akan menjalin kolaborasi dengan aparat penegak hukum. Ia memprioritaskan langkah pencegahan terlebih dahulu, namun jika ditemukan bukti nyata, ia tidak akan segan untuk mengambil tindakan represif.
“Sepanjang nanti ditemukan ada permasalahan nyata, ada bukti yang nyata, nah itu kan ada mekanismenya. Kita kedepankan dulu aspek pencegahan,” jelasnya. Evenri menegaskan komitmennya untuk menyelamatkan uang negara dengan sebaik-baiknya.
