PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta masyarakat penerima tanah hasil redistribusi untuk memanfaatkan lahan tersebut secara maksimal. Hingga tahun 2025, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Riau telah merealisasikan redistribusi 75.022 bidang tanah di seluruh provinsi.
Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, menekankan bahwa program ini harus diikuti dengan pembinaan. “Jika memang tanahnya adalah tanah perkebunan, maka mereka bisa dibina menjadi pekebun yang baik. Jangan sampai mereka sia-sia memiliki tanah. Sehingga tanah tersebut lebih bermanfaat,” ungkapnya saat rapat koordinasi GTRA, Selasa (12/8/2025).
Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau, Nurhadi Putra, yang juga menjabat Ketua Pelaksana Harian GTRA Riau, menyampaikan bahwa GTRA tidak hanya fokus pada redistribusi aset, tetapi juga akses masyarakat terhadap aset mereka. GTRA juga bersinergi dengan program pemerintah lainnya, seperti Program Sawit Rakyat (PSR).
Secara virtual, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang di Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, turut mendukung pernyataan Pj Sekda. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak agar tanah yang kembali ke masyarakat tidak kembali terlantar.
“Semua harus bahu-membahu agar masyarakat tidak hanya sekadar pemilik tanah, harus ada bisnis yang berproses secara berkelanjutan dari hulu ke hilir,” katanya.
Embun Sari berharap, tanah redistribusi dapat menjadi ladang kehidupan dan warisan yang bermanfaat bagi generasi mendatang.
