Potret RiauDumai

BPS Gandeng 12 Kabupaten/Kota di Riau, Kolaborasi Satu Data Indonesia Siap Wujudkan Pembangunan Terukur

118
×

BPS Gandeng 12 Kabupaten/Kota di Riau, Kolaborasi Satu Data Indonesia Siap Wujudkan Pembangunan Terukur

Sebarkan artikel ini
BPS Gandeng 12 Kabupaten/Kota di Riau, Kolaborasi Satu Data Indonesia Siap Wujudkan Pembangunan Terukur
Pemerintah Provinsi Riau secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI untuk mewujudkan program Satu Data Indonesia, Kamis (7/8/2025) malam.F-Istimewa

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau bersama seluruh kabupaten/kota resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Langkah ini merupakan komitmen kuat untuk mewujudkan program Satu Data Indonesia sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Penandatanganan berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, pada Kamis (7/8/2025) malam.

Acara ini dihadiri oleh Kepala BPS RI, Dr. Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Riau, H. Abdul Wahid, serta seluruh bupati dan wali kota se-Riau. Dari Kota Dumai, Wakil Wali Kota Sugiyarto turut menandatangani MoU bersama Kepala BPS Kota Dumai, Hari Prasetyo.

Wakil Wali Kota Sugiyarto menyampaikan bahwa kolaborasi ini akan memperkuat sinergi dalam menyediakan data statistik yang akurat, mutakhir, dan relevan. “Data statistik ibarat tulang punggung perencanaan pembangunan. Dengan MoU ini, kami berharap kualitas data semakin baik sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan di Kota Dumai dan seluruh Riau,” ujarnya.

Sugiyarto menambahkan, kerja sama ini akan membantu pemerintah daerah merumuskan program yang lebih terukur dan berbasis bukti. “Insyaallah, kami dari Pemko Dumai berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan program ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan pentingnya kolaborasi ini sebagai bagian dari transformasi digital. “Kerja sama ini adalah momen krusial untuk mengonsolidasikan data demi pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan,” tuturnya.

Kepala BPS RI Amalia juga menekankan bahwa integrasi data yang berkualitas harus dimulai dari tingkat kabupaten/kota, karena data dari daerah sangat vital bagi pemerintah pusat.